Prancis Batalkan Undangan KTT G7, Afsel Tuduh Ada Tekanan dari AS

Pretoria: Prancis telah mencabut undangannya kepada Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa untuk menghadiri KTT Kelompok Tujuh (G7) tahun ini.

Menurut pihak Kepresidenan Afrika Selatan, dibatalkannya undangan itu tekanan dari AS. Presiden Afrika Selatan telah diundang oleh mitranya dari Prancis, Emmanuel Macron, untuk menghadiri KTT G7 di Evian, yang dijadwalkan pada Juni.

Mengingat Afrika Selatan bukan anggota G7, Prancis mengundangnya untuk hadir sebagai pengamat. Undangan tersebut dikeluarkan selama KTT G20 tahun lalu di Johannesburg, yang diadakan di tengah permusuhan Presiden AS Donald Trump di negara tersebut.

Namun, Afrika Selatan mengklaim Prancis mencabut undangan tersebut bulan ini setelah "tekanan berkelanjutan" dari Washington, termasuk ancaman untuk memboikot KTT tersebut.

“Undangan tersebut ditarik oleh pemerintah Prancis karena tekanan berkelanjutan dari AS. Itulah komunikasi yang kami terima dari pemerintah Prancis,” kata Juru Bicara Kepresidenan Afrika Selatan, Vincent Magwenya, melalui telepon pada Kamis menurut Bloomberg, seperti dikutip Anadolu, Jumat 27 Maret 2026.

Surat kabar tersebut juga mengutip seorang pejabat di kantor Macron yang membantah klaim ini, menyatakan bahwa Afrika Selatan tidak diundang ke G7 karena Kenya hadir sebagai penggantinya.

Pejabat tersebut juga menyebutkan India, Korea Selatan, dan Brasil sebagai negara lain yang diundang ke KTT tersebut.

Financial Times juga melaporkan bahwa seorang pejabat AS mengungkapkan bahwa Prancis menginginkan negara Afrika di KTT tersebut, dan setelah G7 membahasnya, mereka semua sepakat untuk mengundang Kenya.

Pejabat tersebut juga mengklaim bahwa AS hanya secara publik mendukung keputusan tersebut.

“Prancis, dalam kapasitas mereka sebagai tuan rumah G7 2026, menyatakan keinginan pada bulan Januari untuk mengundang negara Afrika ke KTT Pemimpin G7 bulan Juni di Evian.”

“Setelah diskusi di antara anggota G7, secara kolektif diputuskan bahwa Kenya harus diundang ke KTT tersebut. Amerika Serikat menyambut baik partisipasi Kenya,” kata pejabat itu.

Hubungan Afrika Selatan dengan Washington telah tegang sejak awal masa jabatan kedua Trump. Premium Times melaporkan bahwa pada awal tahun 2025, Trump membuat tuduhan palsu tentang “genosida kulit putih” terhadap negara tersebut.

Ia menuduh bahwa banyak petani kulit putih Afrika Selatan telah dibunuh secara brutal karena masalah kepemilikan tanah.

Klaim tersebut, yang telah banyak ditolak oleh pemerintah Afrika Selatan dan pengamat independen, semakin diperkuat oleh kebijakan AS yang menawarkan status pengungsi kepada beberapa warga kulit putih Afrika Selatan.

Pretoria secara konsisten menolak tuduhan tersebut, dengan menegaskan bahwa meskipun kejahatan kekerasan tetap menjadi perhatian nasional, itu bukan merupakan serangan rasial.

Antagonisme AS terhadap Afrika Selatan diyakini karena negara tersebut mendukung Palestina dan karena gugatannya di Mahkamah Internasional terhadap Israel atas genosida di Gaza.