Blokade Maritim Berlanjut, Iran Siap Ancam Kepentingan Ekonomi AS

Teheran: Iran akan menargetkan kepentingan ekonomi Amerika Serikat (AS) jika blokade maritim terhadap negara tersebut terus berlanjut, demikian peringatan seorang pejabat senior Iran pada hari Kamis.

"Jika blokade berlanjut, kami akan menargetkan kepentingan ekonomi AS secara menyeluruh serta dengan intensitas dan kekuatan penuh," kata Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, sebagaimana dilaporkan penyiar negara IRIB, seperti dikutip dari Anadolu, Jumat 28 Agustus 2026.

Rezaei mengatakan, “Iran telah menembus blokade maritim selama masa gencatan senjata dan mengekspor antara 70 juta hingga 80 juta barel minyak.

Ia menambahkan bahwa penjualan minyak Iran telah kembali ke tingkat sebelum adanya sanksi.

"Selain menghabiskan stok minyak yang tersimpan di kapal-kapal (floating stocks), kami telah membuka jalur ekspor baru yang terus berkembang secara bertahap," ujar Rezaei.

Menyinggung perkembangan situasi di Lebanon, Rezaei menyatakan bahwa Beirut dan wilayah pinggiran selatannya merupakan "garis merah" bagi Teheran.

"Tidak ada pihak yang berhak bergerak menuju Beirut ataupun wilayah pinggiran selatannya," tegasnya. "Kami memantau situasi ini dengan sangat serius."

Rezaei menambahkan bahwa Israel "akan dipaksa untuk mundur dari wilayah-wilayah pendudukan di Lebanon."

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan dalam sebuah kesempatan di Gedung Putih: "Selat itu terbuka. Selat Hormuz terbuka. Kami memegang kendali, dan kami menerapkan blokade tersebut."

Pada pertengahan Juni, Iran dan AS -,dengan mediasi dari Pakistan dan Qatar,- menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang memuat 14 poin di Islamabad.

Nota kesepahaman tersebut mencakup ketentuan mengenai penghentian permusuhan, pembukaan kembali selat, pencabutan blokade angkatan laut AS, serta dimulainya proses negosiasi selama 60 hari.

Teheran menuduh AS gagal melaksanakan ketentuan-ketentuan utama dalam nota kesepahaman tersebut, serta menegaskan bahwa selat itu tidak akan dibuka kembali sepenuhnya sampai Washington memenuhi komitmennya.