Pimpinan MPR Berencana Tinjau Langsung Lokasi Bencana Sumatra

Jakarta: Pimpinan MPR RI berencana meninjau langsung sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Hal ini, sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.

"Rencananya pimpinan MPR akan ke daerah-daerah tersebut paling tidak memberikan support, semangat kepada saudara-saudara kita yang sekarang menghadapi musibah," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip dari Antara, Selasa, 2 Desember 2025.

Muzani menyampaikan hal tersebut setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Muzani berharap upaya tersebut dapat memberikan dorongan kekuatan dan optimisme bagi warga selama proses penanganan bencana berlangsung.

"Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran dan minimal ada optimisme setelah bencana ini terjadi," ucap Muzani.
 

Dalam kesempatan itu, Muzani menyampaikan Presiden Prabowo telah menerima laporan komprehensif mengenai penyebab banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa pekan terakhir.

Dia menjelaskan, dari berbagai foto dan rekaman lapangan yang ia amatir, terlihat jelas tumpukan kayu hanyut yang diduga bukan berasal dari pohon-pohon roboh akibat badai, melainkan kayu bekas tebangan lama.

Temuan itu, menurut Muzani, mengindikasikan bahwa pembalakan liar kemungkinan menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Kalau itu betul, berarti ada pembalakan liar yang tidak terkendali. Ini harus menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan lingkungan. Jangan sampai kelalaian kita hari ini menjadi musibah bagi anak cucu nanti,” ujarnya.

Ketua MPR Ahmad Muzani. Foto: Metro TV/Kautsar

Ketika ditanya apakah Presiden juga menerima laporan serupa, Muzani menyatakan bahwa Kepala Negara sudah memperoleh masukan yang lengkap terkait akar permasalahan banjir.

Namun, ia tidak merinci lebih jauh isi laporan tersebut maupun potensi langkah hukum yang mungkin diambil pemerintah.

Muzani kemudian menghindari pertanyaan lanjutan mengenai kemungkinan tindakan tegas pemerintah, termasuk sanksi hukum atau reshuffle menteri, dan memilih bergegas menuju mobil dinasnya untuk meninggalkan Istana Kepresidenan, Jakarta.