Transformasi Digital Harus Dibarengi Tata Kelola yang Baik

Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menegaskan transformasi digital harus berjalan seiring dengan penerapan tata kelola yang baik atau good governance. Menurutnya, pemanfaatan teknologi hanya akan berdampak nyata apabila mampu meningkatkan kualitas layanan publik.

"Transformasi digital tidak diukur dari seberapa canggih teknologi yang dibangun, tetapi dari seberapa besar beban masyarakat yang berhasil dikurangi," ujar Rini saat menyampaikan keynote speech dalam ajang The 5th Indonesia Excellence Good Corporate Governance (GCG) Awards 2026, dikutip pada Selasa, 14 Juli 2026.
 

Rini menjelaskan pemerintah tidak lagi berfokus membangun ribuan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, pemerintah mengembangkan Digital Public Infrastructure (DPI) yang terintegrasi melalui tiga pilar utama, yakni digital identity, data exchange, dan digital payment.

Sebagai contoh, ia menyebut implementasi DPI di India berhasil mengurangi kebocoran anggaran bantuan sosial hingga 35 persen, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik.

Di sisi lain, Rini mengingatkan bahwa transformasi digital juga harus dibarengi tata kelola yang kuat. Berdasarkan data EY Indonesia 2025, sebanyak 57 persen perusahaan telah memprioritaskan pemanfaatan Generative AI.

"Meskipun data EY Indonesia 2025 menunjukkan 57 persen perusahaan memprioritaskan Generative AI, banyak yang masih terjebak pada tahap eksperimen tanpa akuntabilitas komersial maupun tata kelola yang jelas," jelas Rini.


he 5th Indonesia Excellence Good Corporate Governance (GCG) Awards 2026. Foto: Istimewa.

Sementara itu, CEO sekaligus Pemimpin Redaksi Warta Ekonomi Muhamad Ihsan mengatakan penerapan GCG kini telah berkembang dari sekadar kewajiban kepatuhan menjadi faktor strategis untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan meningkatkan daya saing perusahaan.

Ia mengungkapkan proses penilaian Indonesia Excellence GCG Awards 2026 dilakukan lebih komprehensif dan ketat. Dari 260 perusahaan yang dievaluasi, hanya 202 perusahaan atau sekitar 78 persen yang memenuhi standar penilaian.

"GCG bukan lagi sekadar trofi, melainkan license to operate sekaligus sumber keunggulan strategis. Kegagalan 22 persen perusahaan memenuhi standar tahun ini menunjukkan bahwa tata kelola kini menuntut akuntabilitas yang jauh lebih substantif," ujar Ihsan.