Rusia Kecam Aksi Militer AS di Venezuela, Sebut Kembalinya Era Tanpa Hukum

New York: Rusia mengecam keras aksi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela, dengan menegaskan bahwa langkah Washington tersebut menandai kembalinya situasi “tanpa hukum” yang berbahaya.

Berbicara di hadapan Dewan Keamanan PBB di hari Senin, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyatakan, “Serangan terhadap pemimpin Venezuela, yang diperparah oleh tewasnya puluhan warga Venezuela dan Kuba, di mata banyak pihak telah menjadi pertanda kembalinya era tanpa hukum serta dominasi Amerika Serikat melalui kekuatan, kekacauan, dan pelanggaran hukum.”

Pernyataan Nebenzia disampaikan dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB terkait Venezuela, menyusul operasi militer AS yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro.

“Tidak ada, dan tidak mungkin ada, pembenaran atas kejahatan yang secara sinis dilakukan Amerika Serikat di Caracas. Kami dengan tegas mengecam tindakan agresi bersenjata AS terhadap Venezuela yang melanggar seluruh norma hukum internasional,” tegas Nebenzia, dikutip dari Anadolu Agency, Selasa, 6 Januari 2026.

Ia menyerukan Washington untuk “segera membebaskan presiden yang terpilih secara sah dari sebuah negara merdeka beserta istrinya,” seraya menekankan bahwa “segala persoalan atau konflik yang ada antara Amerika Serikat dan Venezuela harus diselesaikan melalui dialog.”

Nebenzia juga menuduh Amerika Serikat secara terbuka mengejar kendali atas sumber daya Venezuela. Menurutnya, Moskow “sangat terkejut dengan sinisme yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana Washington bahkan tidak berupaya menyembunyikan tujuan sebenarnya dari operasi kriminalnya, yakni membangun kendali tanpa batas atas sumber daya alam Venezuela serta menegaskan ambisi hegemoniknya.”

“Dengan cara ini, Washington menciptakan dorongan baru bagi neokolonialisme dan imperialisme,” tambahnya.

Memperingatkan dampak yang lebih luas, Nebenzia mengatakan, “Lonceng peringatan kini berbunyi bagi seluruh negara anggota PBB dan bagi masa depan organisasi ini sendiri.” Ia menambahkan, sikap diam sama saja dengan “memberi restu terhadap pelanggaran hukum internasional yang sedang berlangsung.”

“Kami tidak dapat membiarkan Amerika Serikat memproklamasikan dirinya sebagai semacam hakim tertinggi,” ujarnya.

Sidang darurat tersebut digelar setelah Misi Permanen Venezuela secara resmi mengajukan permintaan pada 3 Januari, dengan dukungan Tiongkok dan Rusia.

Baca juga:  Jalani Sidang Dakwaan, Maduro Tegaskan Dirinya Telah Diculik