Asbanda Dukung Peningkatan Peran BPD untuk Jaga Ketahanan Ekonomi Daerah

Bengkulu: Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong terciptanya level playing field bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam berbagai program dan transaksi pemerintah, sekaligus penguatan peran BPD sebagai Regional Development Bank yang menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo menegaskan, BPD tidak meminta perlindungan dari kompetisi. Sepanjang memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan dan manajemen risiko, BPD perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah.

“Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital dan governance,” ujar Agus dalam Seminar “Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional” di Bengkulu, Jumat, 21 Agustus 2026.

Hingga Juni 2026, total aset 27 BPD mencapai sekitar Rp1.043 triliun, dengan kredit sekitar Rp673 triliun dan Dana Pihak Ketiga sekitar Rp770 triliun. Menurut Agus, secara fundamental kondisi BPD sehat, meskipun fungsi intermediasi yang terus bertumbuh di tengah tekanan terhadap sumber pendanaan perlu dicermati agar tidak meningkatkan cost of fund.

“Likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan neraca bank. Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah,” tegas Agus.

Ia menyebut, BPD memiliki peran penting dalam membiayai berbagai kebutuhan ekonomi daerah, mulai dari UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi hingga infrastruktur. Namun struktur likuiditas BPD sangat terkait dengan siklus fiskal daerah, transfer ke daerah, APBD serta transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah.

“Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah,” kata Agus.

(Ilustrasi. Foto: Freepik)

Dorong dana pemerintah jadi multiplier ekonomi

Asbanda mendorong agar kebijakan penempatan dana pemerintah pada BPD dapat semakin diarahkan untuk memperkuat intermediasi sektor produktif. Penempatan tersebut dapat dikaitkan dengan pembiayaan sektor prioritas seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

“Dana pemerintah jangan berhenti menjadi likuiditas. Kita perlu mendorongnya menjadi multiplier bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Agus.

Selain itu, Asbanda mendorong agar dalam penyusunan berbagai kebijakan nasional terdapat perspektif regional development impact. Menurut dia, BPD bukan hanya menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga bagian dari pengelolaan ekosistem keuangan daerah, perluasan inklusi keuangan serta pembiayaan pembangunan regional.

Dorong BPD bertransformasi

Asbanda dan seluruh BPD juga memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan daya saing melalui penguatan kolaborasi dalam pengelolaan likuiditas, pasar uang, repo, treasury dan sindikasi pembiayaan. Pada saat yang sama, BPD harus mempercepat transformasi digital, memperkuat cybersecurity, governance dan risk management.

“Kami tidak ingin BPD dilindungi dari kompetisi. Kami ingin BPD diperkuat agar mampu berkompetisi,” tegas Agus.

Dengan aset lebih dari Rp1.000 triliun dan keberadaan yang mengakar di seluruh wilayah Indonesia, Asbanda mendorong BPD untuk naik kelas menjadi Regional Development Bank yang semakin sehat, digital dan kompetitif. Penguatan kapasitas BPD diyakini akan meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah dan perekonomian nasional.

“Sistem keuangan nasional yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia membutuhkan akar yang kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut. Ketika BPD semakin kuat, yang memperoleh manfaat bukan hanya BPD, tetapi daerah dan pada akhirnya Indonesia,” pungkas Agus.