Ubah Paradigma Transmigrasi, Kementrans Fokus Ciptakan Ekosistem Ekonomi

Jakarta: Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengubah paradigma baru pengelolaan transmigrasi nasional. Pembangunan dan penciptaan ekosistem ekonomi harus mendahului perpindahan penduduk.

“Masa depan transmigrasi bukan memindahkan orang terlebih dahulu lalu berharap peluang ekonomi menyusul. Kita harus menciptakan peluang ekonomi, menyiapkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, baru mobilitas penduduk mengikuti secara sukarela, aman, dan dengan kepastian masa depan,” kata Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam Transmigration Executive Dialogue (TED) di Jakarta, dikutip Selasa, 25 Agustus 2026.
 

Iftitah menjelaskan bahwa masyarakat akan datang dan menetap secara sukarela jika suatu kawasan menawarkan pekerjaan, peluang usaha, infrastruktur, dan prospek kehidupan yang lebih baik. Kawasan transmigrasi kini dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari riset, budidaya, hingga rantai pasok global.

Professor of Economics dari Adam Smith Business School University of Glasgow, Prof. Soner Ba?kaya, menyebut program transmigrasi Indonesia merupakan langkah tepat di waktu yang tepat (the right programme at the right time) untuk memanfaatkan pergeseran rantai pasok global.

"Posisi Indonesia saat ini sangat menguntungkan di mata dunia. Indonesia memiliki posisi politik yang relatif netral, jalur perdagangan yang strategis, serta kekayaan alam penting seperti nikel yang sangat dibutuhkan industri masa depan," ujar Ba?kaya.


Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam Transmigration Executive Dialogue (TED) di Jakarta. Foto: Dok. Kementrans.

Guna mewujudkan ekosistem terintegrasi tersebut, Kementerian Transmigrasi meluncurkan lima program unggulan, yakni Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusantara, dan Trans Gotong Royong. Program ini dirancang lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan ketersediaan lahan, infrastruktur, serta kepastian ekonomi bagi warga daerah setempat.

Iftitah juga menekankan bahwa pembangunan kawasan baru tidak boleh menggusur atau menjadikan warga lokal sebagai penonton. Namun, menjadikan mereka sebagai pelaku utama dan penerima manfaat pertumbuhan ekonomi daerah.