BNPB Prioritaskan Penanganan Karhutla di Kalteng dan Sumsel

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Sebab, di kedua wilayah itu area yang masih memerlukan upaya pemadaman sangat luas.

"Kita lihat bahwa Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas," kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 14 Oktober 2026.

Berdasarkan data BNPB per Selasa, 13 Oktober 2026, luas area karhutla yang masih dalam penanganan di enam provinsi mencapai 663,61 hektare. Berton menjelaskan di Kalimantan Tengaha, ada area 7,80 hektare yang jadi fokus penanganan.

Selain itu, di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, luas area karhutla yang masih dalam penanganan mencapai 513,89 hektare. Sementara itu, luas area karhutla yang sedang ditangani di Sumatra Selatan tercatat 49,58 hektare, sedangkan di Jambi mencapai sekitar 74,5 hektare.

"Kemudian di provinsi lain seperti di Sumatra Selatan itu ada sekitar hampir 50 hektare, dan di Jambi ada 74,5 hektare," ujar Berton.

Kebakaran hutan dan lahan. (MI)

Berton mengatakan kondisi di Riau menunjukkan perkembangan berbeda, karena tidak ada lagi titik api yang terpantau maupun laporan kebakaran aktif yang diterima BNPB. Untuk mempercepat penanganan karhutla, BNPB bersama unsur terkait melakukan berbagai upaya pemadaman, baik melalui operasi darat maupun udara.

Upaya tersebut mencakup pemadaman langsung oleh petugas di lapangan, pengerahan helikopter pengebom air atau water bombing, serta operasi modifikasi cuaca (OMC). Menurut Berton, penanganan akan terus dilakukan untuk memadamkan titik api dan mengurangi asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

BNPB juga memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya agar upaya pemadaman dapat berjalan lebih efektif. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan dampak karhutla terhadap masyarakat sekaligus mengurangi potensi penyebaran asap ke wilayah lain, termasuk negara tetangga.