Gibran Dikabarkan Mundur, Ini 4 Presiden RI yang Pernah Memimpin Tanpa Wapres

Jakarta: Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu, 11 November 2026. Kabar tersebut disampaikan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.

"Mas Gibran sudah mengundurkan diri," ujar Budi Arie kepada Metrotvnews.com, Rabu, 11 November 2026.

Meski membenarkan kabar tersebut, Budi Arie belum bersedia menjelaskan kapan surat pengunduran diri diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga belum memastikan apakah Gibran telah bertemu langsung dengan Prabowo untuk menyampaikan keputusannya.

Kabar tersebut kembali mengingatkan pada sejumlah peristiwa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ketika jabatan Wakil Presiden tidak terisi. Beberapa Presiden RI pernah menjalankan pemerintahan tanpa pendamping di posisi tersebut, baik karena pengunduran diri maupun pergantian kepemimpinan.

Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, dan Megawati Soekarnoputri tercatat pernah berada dalam situasi tersebut. Durasi kekosongannya pun berbeda, mulai dari bertahun-tahun hingga hanya beberapa hari.

Presiden RI yang Pernah Memimpin Tanpa Wakil Presiden

1. Soekarno Setelah Mohammad Hatta Mengundurkan Diri

Kekosongan jabatan Wakil Presiden pertama kali terjadi setelah Mohammad Hatta memilih meninggalkan posisinya pada 1 Desember 1956. Keputusan tersebut membuat Soekarno harus menjalankan pemerintahan tanpa pendamping di posisi Wakil Presiden.

Situasi itu tidak langsung berubah karena pemerintah tidak segera menunjuk pengganti Hatta. Jabatan tersebut baru kembali terisi pada 1973 ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX dipercaya menduduki posisi Wakil Presiden.

Dengan kondisi tersebut, kursi Wakil Presiden tidak terisi selama lebih dari 16 tahun sejak Hatta mengundurkan diri. Soekarno sendiri mengakhiri masa kepemimpinannya pada 1967 sebelum posisi tersebut kembali terisi.

2. Soeharto Memulai Pemerintahan Tanpa Wakil Presiden

Pergantian kepemimpinan dari Soekarno kepada Soeharto tidak langsung diikuti dengan pengangkatan Wakil Presiden. Akibatnya, Soeharto menjalankan pemerintahan tanpa pendamping hingga akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX dilantik pada 1973.

Setelah Sri Sultan, sejumlah tokoh bergantian mengisi posisi Wakil Presiden selama pemerintahan Soeharto. Mereka ialah Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, Try Sutrisno, dan B.J. Habibie.

Daftar resmi Sekretariat Wakil Presiden mencatat B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden terakhir pada masa pemerintahan Soeharto. Habibie menduduki jabatan tersebut sejak 14 Maret hingga 21 Mei 1998.

3. Habibie Menggantikan Soeharto pada 1998

Peristiwa serupa kembali terjadi ketika B.J. Habibie mengambil alih jabatan Presiden pada 21 Mei 1998. Sebelumnya, Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Soeharto sejak 14 Maret 1998.

Pengunduran diri Soeharto membuat Habibie naik menjadi Presiden ketiga RI. Perubahan posisi tersebut sekaligus meninggalkan jabatan Wakil Presiden tanpa pengganti.

Kondisi itu berlangsung sampai Habibie menyelesaikan masa jabatannya pada 20 Oktober 1999. Setelahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai Presiden dengan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden.

4. Megawati Menunggu Pengganti Selama Tiga Hari

Megawati Soekarnoputri juga pernah meninggalkan jabatan Wakil Presiden ketika menggantikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Peristiwa tersebut berlangsung pada 23 Juli 2001 setelah MPR mencabut mandat Gus Dur.

Naiknya Megawati ke kursi kepresidenan membuat posisi Wakil Presiden kembali tidak memiliki pejabat. Namun, keadaan tersebut segera berakhir setelah MPR memilih Hamzah Haz pada 26 Juli 2001.

Hamzah Haz kemudian mendampingi Megawati dalam menjalankan pemerintahan hingga 2004. Dengan demikian, kekosongan jabatan Wakil Presiden pada awal pemerintahan Megawati hanya berlangsung selama tiga hari.

Kekosongan Jabatan Wapres Tidak Menghentikan Pemerintahan

Tidak terisinya kursi Wakil Presiden bukan berarti kegiatan pemerintahan harus berhenti. Pengalaman sejumlah Presiden sebelumnya memperlihatkan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan meskipun jabatan tersebut sedang kosong.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengaturan mengenai Presiden dan Wakil Presiden tercantum dalam UUD 1945. Salah satunya terdapat pada Pasal 8 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari. Aturan ini menjadi salah satu mekanisme konstitusional untuk memastikan posisi Wakil Presiden dapat kembali terisi.

Pengalaman Soekarno, Soeharto, Habibie, dan Megawati memperlihatkan bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden bukan hal baru dalam perjalanan pemerintahan Indonesia. Penyebabnya beragam, mulai dari pengunduran diri hingga perubahan posisi akibat pergantian Presiden.