Menteri ATR/BPN Minta Masukan Muhammadiyah untuk Percepatan Pelayanan Tanah Wakaf

Yogyakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid meminta masuk ke jajaran pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Yogyakarta. Salah satu pembahasannya dalam pelayanan tanah wakaf. 

"Kami berdiskusi soal masalah peningkatan dan percepatan pelayanan kami kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah dalam mengurus sertifikasi wakaf maupun sertifikasi hak atas tanah yang diberikan dari pemerintah kepada warga Muhammadiyah dan Persyarikatan Muhammadiyah," kata Nusron di Gedung PP Muhammadiyah Jalan Cikdi Tiro Yogyakarta pada Rabu, 18 Desember 2024. 

Nusron mengatakan pembahasan tak hanya pada lingkup pelayanan tanah wakaf. Ia mengatakan topik lain yang didiskusikan yakni bagaimana membangun dan menata ulang sistem distribusi dan penataan tata guna tanah di Indonesia yang lebih berkeadilan mencerminkan unsur pemerataan namun tetap menjaga kesinambungan ekonomi. 

"Ada beberapa poin yang tidak bisa kami sampaikan di publik dan kami akan berdiskusi secara intens, tidak hanya pertemuan sekali ini saja tapi juga sepakat akan membangun kanal komunikasi yang lebih intens. Mengingat pemerintah dan Muhammadiyah ini saling support dan pemerintah butuh Muhammadiyah dan Muhammadiyah juga berkepentingan dengan pemerintah," ucapnya. 
 

Baca: Menko AHY Berharap Konektivitas Antarwilayah Dorong Produktivitas dan Peningkatan Ekonomi

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan pembahasan itu menjadi hal penting bagi masyarakat dan negara. Ia menyebut Muhammadiyah memiliki singgungan langsung pada persoalan tanah wakaf. 

"Kami terimakasih atas usaha dan langkah-langkah yang mau diambil untuk layanan soal sertifikasi yang Muhammadiyah memang urusannya urusan tanah juga karena seluruh aset memang diperlukan bagi kepentingan pengelolaan nama usaha yang sebenarnya diperuntukkan untuk masyarakat, untuk bangsa, bukan untuk Muhammadiyah," kata Haedar. 

Haedar menyebut Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakat besar yang berdiri sebelum Republik Indonesia hadir selalu punya komitmen agar bumi, tanah air, dan seluruh isinya itu dikuasai negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya bagi hajat idup orang banyak. 

Ia menegaskan mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo dan Menteri ATR/BPN untuk penataan kebijakan tanah dan agraria yang berbasis pada keadilan, pemerataan dengan tetap juga mempertimbangkan laju perkembangan ekonomi. 

Menurut dia, agenda agraria sudah melalui perjalanan panjang setelah Indonesia merdeka yang terus harus ditata dengan baik. Ia menilai Muhammadiyah selalu mendukung kebijakan-kebijakan negara untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara yang lebih maju. 

"Maka pada semua pihak kami mengajak untuk mari demi kepentingan bangsa dan negara kita mendukung langkah-langkah progresif ini demi masa depan Indonesia, bukan demi pemerintahan, bukan demi orang-orang. Saya yakin para pihak yang terkait dengan kebijakan ini demi bangsa dan negara akan rela untuk ikut bersama dalam mendukung usaha-usaha ini," ujarnya.