Prabowo Diharapkan Bawa Indonesia Jadi Mediator Konflik Rusia-Ukraina

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang menunjukkan kontribusi Indonesia dalam merespons krisis kemanusiaan di Rusia-Ukraina. Dengan berpartisipasi dalam upaya perdamaian, pemerintah Indonesia dapat membantu menangani isu-isu krusial.

Langkah ini dinilai akan memperkuat citra kemanusiaan Indonesia di kancah internasional. Peran Indonesia dalam memediasi konflik ini juga akan menegaskan kontribusi positifnya dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Ukraina.

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Airlangga (Unair), Radityo Dharmaputra menyoroti pentingnya solidaritas internasional untuk menghentikan pelanggaran yang sedang berlangsung. Ia menegaskan kerja sama internasional dapat membebaskan warga Ukraina yang ditahan di Rusia.

“Penting juga untuk membangun solidaritas di antara negara-negara yang pernah menjadi korban imperialisme dan kolonialisme, baik oleh negara Barat maupun negara non-Barat seperti Rusia dan Tiongkok,” kata dia, Minggu, 3 November 2024.
 

Baca juga:  Siap Bermitra, Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Mau Jadi Kacung Negara Lain

Radityo mengungkapkan keprihatinannya terhadap penahanan warga sipil Ukraina oleh Rusia. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional dan berpotensi merusak stabilitas sosial di Ukraina karena dampak jangka panjang.

“Tindakan Federasi Rusia dalam menahan warga sipil secara tidak sah merupakan pelanggaran hukum serius yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang wajib dihormati setiap negara,” ujar Radityo.

Manajer Senior Program di Center for Civil Liberties Natalia Yashchuk juga menekankan perlunya tindakan tegas untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di Ukraina. Ia mengajak dukungan dari komunitas internasional, termasuk Indonesia untuk segera menghentikan kekerasan ini.

“Kami telah mendengar kisah-kisah memilukan dari para tahanan dan menemukan puluhan ruang penyiksaan serta kuburan massal setelah pembebasan wilayah pendudukan. Oleh karena itu, dukungan dari komunitas global harus ditingkatkan agar pelanggaran ini segera berakhir,” ungkap Natalia.