Hendi Sentil Pungli Naik di Jateng, Gus Yasin Janji Tingkatkan Akhlak ASN

Semarang: Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Hendrar Prihadi (Hendi) menyentil isu pungutan liar (pungli) di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Menurut Hendi, meskipun banyak program yang bagus, namun pungli justru semakin meningkat.

"Programnya keren ya kan, tapi yang ditanyain adalah punglinya semakin naik," ungkap Hendi dalam Debat Pertama Pilgub Jawa Tengah yang disiarkan Metro TV, Rabu, 30 Oktober 2024.

Hendi menyebut pengalamannya sebagai Wali Kota Semarang di tahun 2013. Hendi mengingatkan ASN cenderung memilih instansi yang menawarkan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) tinggi dan berharap pemerintah provinsi ke depan mampu memperbaiki kesejahteraan ASN agar tidak mencari sampingan lewat pungli.

Hendi juga menambahkan, pungli di kalangan ASN perlu mendapat perhatian serius agar tidak membebani pegawai yang ingin bekerja jujur. Ia menyinggung bahwa ASN yang tidak mampu menghindari praktik pungli justru kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang menurutnya bisa berujung pada utang.
 

Baca: Andika-Hendi Soroti Penurunan Indeks Demokrasi dan Pelayanan Publik Jawa Tengah

“Kalau ngomong jangan pungli, jangan korupsi, tapi dia mau bekerja sehari-hari aja ngutang sama tetangganya. Monggo, Gus, kira-kira gimana ayo,” ucap Hendi.

Sementara itu, calon Wakil Gubernur nomor urut 2, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), merespons dengan menyatakan pemerintah telah memiliki program yang memperketat aturan pertemuan ASN dengan masyarakat dan investor. Menurutnya, peningkatan kinerja ASN tak cukup dengan SOP (Standard Operating Procedure), tetapi juga harus ditunjang pendidikan akhlak dan moral.

"TPP untuk urusan pungli akan ditingkatkan karena apa kinerjanya yang baik, kalau SOP-nya saja itu tidak menjamin," ujar Gus Yasin. Ia juga menegaskan bahwa ia bersama pasangannya berkomitmen menjadi suri teladan bagi masyarakat Jawa Tengah.

Debat kali ini mengangkat tema Tata Kelola Pemerintahan, Kepemimpinan, dan Reformasi Birokrasi. Keduanya sepakat bahwa perbaikan pelayanan publik di Jawa Tengah harus mencakup pembenahan kesejahteraan dan karakter ASN untuk mewujudkan birokrasi yang lebih bersih.