Ilustrasi, upah minimum pekerja di Jawa Timur. Foto: Mufdana.muf.co.id
UMP DIY 2027 Naik 12,72 Persen Jadi Rp2.725.000
Ahmad Mustaqim • 21 November 2026 13:52
Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.725.000. Besaran tersebut naik 12,72 persen atau Rp307.505 dibandingkan UMP tahun sebelumnya.
"Besaran Upah Minimum atau UMP Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp2.725.000, mengalami kenaikan sebesar Rp307.505 atau sekitar 12,72 persen," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti di Yogyakarta pada Sabtu, 21 November 2026.
"Upah Minimum Provinsi Tahun 2027 ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah, dan unsur akademisi, yang dituangkan pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2027 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2027," jelas Ni Made.
Dia mengungkapkan Dewan Pengupahan Provinsi DIY juga merekomendasikan penetapan UMSP 2027 dengan mempertimbangkan sektor unggulan daerah, karakteristik kerja khusus, maupun risiko kerja tinggi berdasarkan kajian unsur akademisi.

Suasana Tugu Yogyakarta. Metrotvnews.com/ Ahmad Mustaqim
Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), UMSP 2027 ditetapkan untuk sektor aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum (perhotelan dan penyediaan makanan) sebesar Rp2.745.000 atau naik 0,734 persen. Sementara itu, sektor konstruksi ditetapkan sebesar Rp2.740.000 atau naik 0,550 persen, serta sektor aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya sebesar Rp2.735.000 atau naik 0,367 persen.
"Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan, sehingga upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, berpedoman pada struktur dan skala upah, sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas," ucap Ni Made.
Ni Made mengakui tekanan ekonomi masyarakat cukup besar saat ini, sementara kegiatan ekonomi belum berjalan stabil 100 persen. "Kami melakukan kompromi dengan suara masyarakat, suara pekerja, dan suara pengusaha. Harapannya kami, tingginya kebutuhan masyarakat ini kami pertimbangkan," kata Ni Made.