Penyaluran MBG Harus Punya SOP yang Jelas dan Terstruktur

Ilustrasi makan bergizi gratis. Foto: MGN/Husni Nursyaf.

Penyaluran MBG Harus Punya SOP yang Jelas dan Terstruktur

Despian Nurhidayat • 26 December 2024 13:33

Jakarta: Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyu Askar mengatakan bahwa skema penyaluran makan bergizi gratis (MBG) harus memiliki prosedur operasi standar (SOP) yang jelas dan terstruktur. Sehingga, penyaluran program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu berjalan baik.

Menurut dia, program tersebut akan lebih mudah disalurkan jika menggunakan sistem yang sudah ada sebelumnya. Salah satunya, sistem Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Sebetulnya pengawasan makan bergizi gratis akan lebih mudah dilakukan jika skema penyalurannya dilakukan lewat sistem BOS. Sistemnya sudah tersedia, dan pengawasan bisa dilakukan secara sistematis,” kata Wahyu kepada Media Indonesia, Kamis, 26 Desember 2024. 

Wahyu juga merasa bahwa dari sisi pengawasan, makan bergizi gratis juga memerlukan keterlibatan banyak pemangku kepentingan. Hal itu diperlukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. 
 

Baca juga: 

Masyarakat Diimbau Tak Mudah Percaya dengan Pihak Mengaku Badan Gizi Nasional


“Pengawasan terhadap pelaksanaan program makan siang gratis juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak, terutama di tingkat sekolah," ungkap dia.

Salah satu pihak yang harus turun tangan mengawasi penyaluran MBG yaitu komite sekolah. Sehingga, pemantauan di lapangan bisa dilakukan.

"Komite sekolah, dapat memainkan peran penting dalam memantau jalannya program di lapangan. Bersamaan, pemerintah daerah juga bisa mengambil peran,” ujar dia.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Anggi Tondi)