Penurunan PMI Manufaktur Gegara Marak Impor Ilegal hingga Hambatan Pasokan

Jakarta: Kinerja pasar domestik yang tak kondusif menyebabkan penurunan level Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa hal yang mengganggu kinerja pasar domestik itu ialah maraknya impor ilegal, inflasi beban usaha, dan adanya hambatan dalam pasokan.
 
Ketua Umum Asosiasi Usaha Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menuturkan, yang dibutuhkan dunia usaha saat ini ialah transisi pemerintahan yang berjalan dengan lancar tanpa riak berarti dan stimulasi produktif.
 
"Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara termasuk kemudahan memperoleh bahan baku/penolong impor bagi industri manufaktur yang membutuhkan, stimulasi financing usaha yang affordable, perluasan akses pembiayaan ekspor yang affordable, deregulasi, debottlenecking, dan fasilitasi perizinan investasi, dan lainnya," ujar Shinta saat dihubungi, Senin, 2 September 2024.
 
Di saat yang sama, untuk menjaga kinerja industri, pemerintah juga perlu memperkuat pengamanan daya beli pasar. Hal ini menurut Shinta, dapat dilakukan dengan mengendalikan inflasi kebutuhan pokok masyarakat, hingga stimulus konsumsi kelas menengah.
 
Selain itu, penerapan kebijakan dalam pengetatan ilegal impor dan mendukung produksi dalam negeri juga diperlukan. Terkait hal tersebut, imbuh Shinta, sektor yang paling banyak terdampak adalah manufaktur padat karya seperti tekstil maupun garmen.
 
Dia menambahkan, pelaku usaha telah mengupayakan segala upaya untuk mempertahankan kinerja usaha, mulai dari peningkatan efisiensi beban usaha hingga menyeimbangkan produksi dengan demand pasar yang ada. Itu dilakukan agar tidak terjadi kelebihan beban produksi atau surplus produksi yang tidak bisa diserap pasar.
 
"Namun, ada banyak hal yang di luar kendali kami. Salah satunya demand pasar domestik yang memang sluggish, karena tidak ada momentum konsumsi dan mengalami kecenderungan pelemahan. Itu karena berakhirnya sebagian subsidi dan kecenderungan peningkatan beban pengeluaran masyarakat untuk pembiayaan utang," jelas Shinta.
 
"Selain itu juga ada berbagai kendala regulasi yang membatasi upaya kami untuk meningkatkan produktivitas seperti regulasi perizinan-perizinan usaha, impor, dan lainnya," tambah dia.
 

Baca juga: Menperin Agus Kecewa K/L Lain Tak Ikut Dukung Pertumbuhan Manufaktur Indonesia

 

Tinjau kebijakan industri

 
Shinta menekankan, tak akan ada solusi sakti untuk menyelamatkan industri manufaktur di Tanah Air. Menurutnya, untuk mendapatkan solusi terbaik diperlukan kerja sama pemerintah dengan pelaku usaha terkait untuk meninjau kebijakan-kebijakan industri yang ada saat ini.
 
Itu diperlukan agar kebijakan yang terlahir sesuai dengan kebutuhan daya saing industri manufaktur nasional dan sesuai dengan tuntutan permintaan pasar dalam dan luar negeri.
 
"Tidak bisa instan, perlu waktu dan perlu berproses bersama secara berkesinambungan agar upaya peningkatan daya saing industri nasional bisa terjadi secara sustainable," kata Shinta.
 
"Jadi kami sangat berharap kebijakan-kebijakan reformasi struktural yang sudah ada bisa ditingkatkan saja konsistensi implementasinya di lapangan agar tetap memberikan efek perbaikan daya saing iklim usaha/investasi yang diharapkan meskipun review dan perbaikan kebijakan lainnya yang masih diperlukan," jelas dia.