Dituduh Menyulut Perang, Kenapa Saudi dan Iran Saling Berseteru?

Jakarta: Pemimpin de facto Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), dilaporkan terus mendorong Presiden Trump untuk melanjutkan konfrontasi militer terhadap Iran.

Menurut informasi dari sejumlah sumber yang diberi tahu oleh pejabat Amerika Serikat kepada New York Times (NYT), MBS berargumen bahwa kampanye militer AS-Israel merupakan "peluang bersejarah" untuk menata ulang kawasan Timur Tengah.

Ini bukan pertama kalinya Arab Saudi dilaporkan menjadi pemicu yang memperluas konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga pekan tersebut.

Pada pekan pertama perang, media berbasis AS, Wall Street Journal (WSJ), melaporkan bahwa Arab Saudi bersama Israel merupakan dua negara utama yang mendorong Washington untuk menyerang Teheran.

Langkah ini diambil di tengah kekacauan internal Iran akibat krisis ekonomi dan protes massal yang terus melanda negara tersebut sejak Desember 2025.

Sebagaimana dinyatakan oleh pengamat senior dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Michael Ratney, laporan media yang mengutip sumber anonim dan tidak jelas harus dibaca dengan hati-hati. Namun, laporan terkait dugaan sifat agresif Riyadh terhadap Teheran dalam konflik ini bukanlah hal yang mengejutkan.

Selama bertahun-tahun sejak berdirinya Republik Islam Iran pada 1979, kedua negara telah terlibat dalam rivalitas geopolitik di kawasan Timur Tengah melalui berbagai perang proksi.

"Selama dekade terakhir, perjuangan antara Iran dan Arab Saudi untuk mendominasi Timur Tengah telah menyusup ke hampir setiap isu regional, memecah aliansi internasional, dan memperpanjang perang di seluruh kawasan, sekaligus meningkatkan kekhawatiran akan konflik langsung antara kedua kekuatan yang dapat melibatkan Amerika Serikat," tulis para editor World Politics Review pada tahun 2024.

Lantas, apa sebenarnya alasan persaingan kedua negara muslim tersebut? Berikut ulasannya.

Apa Akar dari Konflik Keduanya?

Sebagian besar pengamat meyakini bahwa akar permasalahan kedua negara berhulu pada perpaduan kompleks antara konflik ideologi dan sektarianisme.

Melansir BBC pada tahun 2019, perseteruan ini dilandasi oleh perbedaan keyakinan yang tajam; Iran merepresentasikan kekuatan Muslim Syiah, sementara Arab Saudi memosisikan dirinya sebagai pemimpin dunia Muslim Sunni.

Secara historis, Arab Saudi yang berbentuk monarki merasa memiliki otoritas alami sebagai pemimpin dunia Islam karena menjadi tempat kelahiran agama tersebut. Namun, dominasi ini mulai digoyang pada tahun 1979 oleh Revolusi Islam di Iran. Revolusi tersebut melahirkan tipe negara baru yang sangat kontras dengan monarki Saudi, yakni sebuah teokrasi revolusioner.

Pasca-gulingnya monarki Shah Iran oleh rezim Ayatollah, rezim baru di Iran menganggap sistem pemerintahan monarki sebagai sesuatu yang "tidak bermoral dan tidak sejalan dengan prinsip Islam." Pandangan ini secara langsung menyerang legitimasi monarki Arab Saudi yang selama ini bangga dengan perannya sebagai pelayan dua kota suci.

Di sisi lain, mengutip Matias Linder dari World Mediation, monarki Saudi juga tidak tinggal diam. Mereka memandang diri sebagai bangsa Arab yang dominan serta pelindung utama Islam.

Riyadh bahkan mengecam ajaran Syiah sebagai "penyimpangan" dan menganggap pengikutnya sebagai ancaman terhadap kemurnian agama.

Di bawah kepemimpinan para Ayatollah, Iran gencar mengekspor pengaruhnya dengan mendukung kelompok-kelompok Syiah di Lebanon, Irak, Afghanistan, Bahrain, hingga Pakistan.

Langkah ekspansif Teheran ini kemudian direspons oleh Saudi melalui strategi penyeimbang, yakni dengan memperluas pengaruh Wahhabisme di seluruh kawasan—sebuah aliran Sunni puritan yang secara ideologis sangat bertolak belakang dengan Islam Syiah.
 

Perang Proksi Iran-Saudi

Pasukan Houthi di Sana'a, Yaman. (EFE/EPA/YAHYA ARHAB)

Konflik ini tidak berbentuk perang terbuka antarkedua negara secara langsung, melainkan melalui dukungan terhadap pemerintah, kelompok politik, milisi, atau faksi bersenjata yang saling berlawanan atau perang proksi di berbagai negara Timur Tengah.

Di Suriah, perang saudara yang meletus sejak 2011 hingga 2024 menjadi salah satu potret paling nyata. Dalam konflik ini, Iran berdiri teguh di belakang rezim Bashar al-Assad, yang kemudian jatuh pada tahun 2024 dan digantikan oleh rezim Sunni pemberontak pimpinan Ahmed al-Sharaa.

Sebaliknya, Arab Saudi mendukung kelompok-kelompok pemberontak yang berupaya menggulingkan Assad.

Di Yaman, persaingan ini bertransformasi menjadi perang yang sangat destruktif. Konflik berawal dari gejolak Arab Spring yang menggoyang pemerintahan Ali Abdullah Saleh.

Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi yang didukung Saudi kemudian digulingkan oleh kelompok Houthi, faksi dari utara Yaman yang berafiliasi dengan Syiah dan bersekutu dengan Saleh.

Sejak saat itu, Saudi melakukan intervensi mendalam untuk menopang kubu Hadi, sementara Iran dituduh memasok misil dan persenjataan canggih kepada Houthi.

Di Irak, tensi persaingan meningkat tajam setelah invasi AS tahun 2003 yang menumbangkan Saddam Hussein. Runtuhnya rezim Sunni membuka gerbang bagi bangkitnya elite politik Syiah, yang secara otomatis memperluas pengaruh politik dan ekonomi Iran di sana.

Bersamaan dengan itu, kelompok milisi pro-Iran kian menguat. Arab Saudi berupaya membendung ekspansi Teheran ini dengan mendukung unsur-unsur Sunni yang menentang pemerintahan pusat di Baghdad.

Di Lebanon, perang proksi berlangsung melalui perebutan pengaruh politik yang telah berjalan selama puluhan tahun. Iran menjadi penyokong utama Hizbullah sejak kelompok tersebut lahir pada tahun 1980-an. Sebaliknya, Arab Saudi membangun aliansi erat dengan keluarga Saad Hariri serta jaringan politik Sunni.

Ketika Hizbullah dan sekutunya berhasil menguasai mayoritas kursi parlemen pada pemilu 2018, pengaruh Teheran di Beirut tampak semakin dominan. Di sisi lain, insiden pengunduran diri Hariri yang disiarkan dari Riyadh pada 2017 menunjukkan seberapa jauh Saudi berusaha mengintervensi arah politik Lebanon.
 

Baca Juga: Muncul Tuduhan Pangeran Arab Saudi Dorong Trump Lanjutkan Perang dengan Iran

 

Apakah Saudi akan Ikut Berperang Melawan Iran?

Pertanyaan mengenai potensi keterlibatan langsung Riyadh dalam perang yang saat ini tengah bergejolak telah menjadi perdebatan tajam di kalangan pengamat.

Beberapa pihak melihat perang ini sebagai kesempatan bagi Saudi untuk menyelesaikan persaingan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Riyadh juga dipandang memiliki alasan sah untuk menyerang Iran setelah rangkaian serangan pesawat tak berawak (drone) dan misil yang terjadi sejak konflik pecah.

”Iran telah melampaui batas dengan serangannya terhadap infrastruktur sipil dan energi, yang merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Saudi. Wajar jika Saudi merasa geram; militer mereka memiliki kapasitas untuk memberikan perlawanan terhadap Iran, dan kepemimpinan negara tersebut tidak akan kesulitan menggalang dukungan dari masyarakat mereka,” ungkap Ratney dari CSIS.

Menurutnya, dengan serangan roket yang terus berlanjut serta penutupan Selat Hormuz, muncul persepsi di antara beberapa negara Teluk bahwa Iran telah menyandera kawasan ini dan memiliki kemampuan untuk melakukannya lagi kapan saja.

Persepsi itu berpotensi mendorong negara-negara teluk yang semula tidak mendukung perang menjadi lebih suportif terhadap kampanye militer AS dan Israel.

Laporan dari Wall Street Journal pada 23 Maret 2026 juga menyebutkan bahwa Arab Saudi dan Uni Emirat Arab semakin condong untuk terlibat dalam konfrontasi militer melawan Iran, bahu-membahu bersama Israel dan Amerika Serikat.

Namun, sebagaimana diingatkan oleh Ratney, laporan media yang mengutip sumber-sumber anonim atau tidak jelas mengenai niat Saudi haruslah disikapi dengan waspada. 

Ratney meragukan prospek keterlibatan penuh Saudi karena Riyadh sendiri disinyalir masih ragu apakah perang ini benar-benar mampu menghancurkan ancaman Iran di kawasan secara permanen.

Adapun pengamat Victoria Sainz dari Bloomsbury Intelligence and Security Institute juga meragukan kemungkinan keterlibatan terbuka Riyadh. Ia berpendapat bahwa prospek konflik bersenjata secara langsung kedua negara masih kecil dikarenakan ”biaya politik, ekonomi, dan strategis dari konflik terbuka tetap jauh lebih besar daripada keuntungan yang mungkin diperoleh oleh kedua belah pihak.”