Indonesia Dukung Perdamaian Myanmar, Tekankan Inklusivitas dan Legitimasi

Jakarta: Pemerintah Indonesia menegaskan dukungannya terhadap upaya perdamaian di Myanmar, dengan menekankan pentingnya legitimasi dan inklusivitas dalam proses politik di negara tersebut.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengatakan setiap langkah menuju stabilitas politik di Myanmar harus berasal dari proses internal yang diakui oleh masyarakatnya sendiri.

“Segala upaya yang membawa kedamaian dan kestabilan politik di Myanmar, yang dilakukan oleh internal Myanmar untuk Myanmar sendiri, kami mendukung,” ujar Menlu Sugiono saat ditemui awak media di Kementerian Luar Negeri, Rabu, 23 April 2026.

Ia menambahkan bahwa pemerintahan yang terbentuk harus mampu membawa perdamaian dan menyelesaikan konflik yang masih berlangsung di negara tersebut.

“Jika pemerintahan yang baru ini diakui secara inklusif oleh masyarakat Myanmar dan bisa membawa perdamaian, maka itu adalah pilihan mereka,” katanya.

Sebelumnya, Indonesia juga telah menyampaikan posisi terkait rencana pemilu di Myanmar dalam forum Menteri Luar Negeri ASEAN.

Menlu Sugiono menjelaskan bahwa Indonesia mendukung penyelenggaraan pemilu hanya jika dapat menghasilkan kondisi yang kondusif bagi perdamaian.

“Jika pemilu itu bisa membawa perdamaian, gencatan senjata, kepatuhan terhadap Five Point Consensus, dan dilakukan secara inklusif, maka itu bisa menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat Myanmar,” ujarnya.

Sebagai bagian dari keterlibatan tersebut, Indonesia juga mengirimkan pengamat untuk memantau jalannya proses pemilu.

Pemilu Myanmar

Perjalanan politik Myanmar memasuki babak baru setelah Jenderal Senior Min Aung Hlaing dilantik sebagai Presiden Myanmar ke-11 pada 10 April 2026. Pelantikan tersebut digelar di Naypyidaw usai ia memenangkan pemungutan suara parlemen pada 3 April 2026 dengan raihan 429 suara, mengungguli kandidat lain seperti Nyo Saw. 

Sebelum resmi menjabat melalui mekanisme parlemen, Min Aung Hlaing telah mengendalikan pemerintahan sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi.

Proses menuju pemilihan presiden tersebut diawali dengan pemilu nasional kontroversial yang digelar secara bertahap, mulai 28 Desember 2025 hingga Januari 2026. 

Pemilu itu didominasi oleh Partai Pembangunan dan Persatuan Solidaritas (USDP) yang didukung militer, sementara partai pemenang sebelumnya, National League for Democracy (NLD), dibubarkan karena tidak mendaftar sesuai aturan baru junta. 

Meski pihak junta menyebut pemilu ini sebagai bagian dari transisi menuju demokrasi, berbagai kalangan internasional dan oposisi dalam negeri mengkritiknya sebagai “pemilihan cacat” dan sekadar formalitas politik, mengingat pelaksanaannya berlangsung di tengah konflik bersenjata yang masih melanda sebagian besar wilayah Myanmar.