Korsel Pastikan Enam Warganya Ditahan di Korut Selama 1 Dekade

Seoul: Kantor kepresidenan Korea Selatan pada Kamis, 4 Desember 2025 mengonfirmasi bahwa enam warganya telah ditahan di Korea Utara selama bertahun-tahun. Pengumuman tersebut disampaikan setelah Presiden Lee Jae Myung tampak tidak mengetahui situasi itu ketika menjawab pertanyaan media asing sehari sebelumnya.

Ketika ditanya pada Rabu mengenai warga Korea Selatan yang ditahan di Korea Utara, Lee menjawab: “Ini pertama kalinya saya mendengar hal itu.”

Pernyataan lanjutan dari kantor kepresidenan kemudian menjelaskan bahwa enam warga tersebut termasuk misionaris Kristen dan pembelot Korea Utara telah ditahan sejak penangkapan mereka “antara 2013 dan 2016 atas tuduhan spionase dan dakwaan lainnya.”

Mengutip dari Channel News Asia, Kamis, 4 Desember 2025, Pyongyang telah menyebutkan identitas empat dari mereka dan menuduh mereka melakukan tindakan mata-mata, dakwaan yang membawa risiko hukuman berat termasuk hukuman mati di negara yang sangat otoriter itu.

“Dalam situasi saat ini, ketika dialog dan pertukaran antar-Korea telah lama terhenti, penderitaan rakyat kami akibat perpecahan masih berlanjut. Pemerintah akan berupaya menangani masalah ini melalui usaha untuk segera melanjutkan dialog antar-Korea,” pernyataan resmi, kantor Presiden Korsel.

Pada sesi tanya jawab hari Rabu, Lee meminta bantuan penasihat keamanan nasionalnya, Wi Sung-lac, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Wi menyebut ada sejumlah kasus warga Korea Selatan yang tidak dapat kembali setelah memasuki wilayah Korea Utara dan “kasus lain yang tidak diketahui,” tetapi ia tidak dapat memastikan waktu penahanan mereka.

Isu ini menjadi sorotan media domestik, dengan harian konservatif Chosun Ilbo menyebut Lee “tidak menyadari situasi”. Surat kabar itu menilai insiden tersebut sebagai cerminan rendahnya perhatian terhadap isu tahanan Korea Selatan di Korea Utara.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang mengelola hubungan antar-Korea, mengatakan pada Kamis bahwa mereka terakhir membahas masalah tersebut dengan Pyongyang pada 2018. Korea Utara saat itu mengatakan bahwa “lembaga domestik terkait sedang meninjau secara menyeluruh,” tetapi tidak ada tindak lanjut sejak itu.

Sejak menjabat pada Juni, Lee telah mengusulkan pembicaraan tanpa prasyarat dengan Pyongyang — perubahan tajam dari pendekatan keras pendahulunya, yang diberhentikan dari jabatan setelah deklarasi darurat militer yang memicu krisis politik tahun lalu. Namun sejauh ini, Korea Utara belum menanggapi upaya tersebut.