Ojol di Jatim Lega, Program Bebas Pajak Permudah Hidup

Surabaya: Pagi itu, wajah Nurul Aini, 47, tampak letih namun tetap menyimpan semangat. Ia baru saja menempuh perjalanan sekitar 7 kilometer dari kediamannya di Bulak Rukem Timur menuju kantor Samsat Manyar, Surabaya. 

Di tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan sekolah anak, Nurul bergegas memanfaatkan program Pembebasan Pajak Daerah 2025 yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Kebetulan, ini pas banget. Anak mau masuk sekolah, dan motor saya belum bayar pajak. Untung ada program ini, jadi enggak kena denda," kata Nurul, yang telah menjadi driver ojek online (ojol) sejak 2017.

Dengan mengenakan jaket hijau khas ojek online, Nurul menceritakan bahwa sebelumnya ia tak pernah menunggak pajak kendaraan. Namun tahun ini, kondisi ekonomi membuatnya terpaksa menunda. 

"Soalnya ini bertepatan dengan anak masuk sekolah. Kan kita beli kebutuhan anak untuk sekolah dulu," katanya.

Nurul berharap Pemprov Jatim memberikan keringanan khusus bagi para driver ojol, yakni pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hanya sebesar Rp35 ribu. Ternyata, harapan Nurul pun terwujud, hingga akhirnya ia memutuskan membayar PKB.

"Alhamdulillah, awalnya yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) harus bayar ratusan ribu gitu, sekarang hanya cukup bayar Rp35 ribu saja," ujarnya.



Seperti Nurul, ada ratusan driver ojol lain yang datang ke Samsat Manyar. Data menunjukkan, sekitar 300 pengemudi ojek online di Surabaya dari berbagai platform seperti Gojek, Grab, ShopeeFood, hingga Maxim ikut memanfaatkan program ini.

Salah satunya adalah Rifaldi, 28, perantau asal Kediri yang mengais rezeki di Surabaya sejak 2021. Motornya sudah tiga tahun tidak dibayar pajaknya. Bukan karena lalai, tapi karena harus membantu sang kakak yang terlilit utang koperasi.

“Uang dari narik saya pakai bantu kakak. Jadi enggak bisa bayar pajak. Saya senang banget akhirnya ada program ini,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca. “Terima kasih, Bu Khofifah," tambahnya.

Dari Ojol untuk Ibu Gubernur Khofifah

Koordinator Ojol Surabaya, Mbok Ma, menyebut program ini sangat berarti bagi para pengemudi. Ia menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang disebutnya konsisten memperhatikan kelompok ojol selama enam tahun terakhir.

"Banyak driver yang bisa bernafas karena program ini. Harapan kami, kebijakan seperti ini terus ada dan makin luas cakupannya," kata Mbok Ma.

Program Pembebasan Pajak Daerah 2025 yang dimulai sejak 14 Juli hingga 31 Agustus 2025 merupakan bagian dari peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Program ini menyasar warga kurang mampu dan kelompok rentan, termasuk driver ojol, pemilik kendaraan roda dua dan tiga dengan nilai PKB pokok maksimal Rp500 ribu, serta mereka yang terdata dalam Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).



Kebijakan yang diberikan antara lain, penghapusan denda dan pokok tunggakan PKB dan BBNKB untuk tahun 2024 ke belakang, pembebasan sanksi administratif keterlambatan, pembebasan PKB progresif, dan penyamaan tarif kendaraan umum non-subsidi dan subsidi.

“Program ini sudah berjalan selama enam tahun. Tapi tahun ini khusus, karena tidak hanya dendanya yang dihapus, pokoknya juga,” kata Kepala Bapenda Jatim, Bobby Soemiarsono.

Menurut Bobby, langkah ini diambil karena banyak masyarakat yang sebenarnya ingin taat pajak namun terhambat kondisi ekonomi. Dengan hanya membayar pajak tahun 2025, masyarakat bisa kembali memiliki kendaraan legal dan aman untuk bekerja mencari nafkah.

”Inilah yang dibantu oleh Gubernur, sehingga cukup membayar pajak tahun 2025 saja. 2024 ke belakang, entah itu tiga tahun, dua tahun, atau seperti tadi ada yang sampai 10 tahun kita bebaskan," ujarnya.

Bobby berharap kebijakan ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih tertib membayar pajak. ”Makin banyak makin bagus, kita makin senang juga karena mereka bisa tertib bayar pajak dan data kita bisa terupdate," pungkas Bobby.