Shutdown Pemerintah AS Berlanjut, Demokrat Tolak Kompromi dengan Trump

Washington: Upaya untuk segera mengakhiri penutupan pemerintahan Amerika Serikat (AS) gagal pada Rabu, 1 OKtober 2025 setelah Partai Demokrat di Kongres menolak kompromi dengan Presiden Donald Trump. Gedung Putih memperingatkan adanya ancaman pemutusan hubungan kerja bagi pegawai sektor publik.

Pendanaan federal berakhir pada tengah malam setelah Trump dan parlemen tidak mencapai kesepakatan, memaksa lembaga pemerintah menghentikan sejumlah layanan. Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan pihaknya “bekerja dengan berbagai lembaga untuk mengidentifikasi potensi pemangkasan dan kami percaya PHK segera terjadi.”

Sekitar 750 ribu pegawai federal diperkirakan dirumahkan tanpa gaji hingga ada kesepakatan baru. Sementara pekerja esensial, termasuk militer dan petugas perbatasan, harus tetap bekerja meski berisiko tidak menerima bayaran mulai pekan depan.

Asosiasi Pengatur Lalu Lintas Udara Nasional memperingatkan potensi bahaya penerbangan setelah lebih dari 2.300 anggotanya dipulangkan. Berbagai layanan publik, mulai dari taman nasional hingga perizinan administrasi, juga terhenti.

Dikutip dari Channel News Asia, Kamis, 2 Oktober 2025, Partai Demokrat menolak mendukung rancangan undang-undang sementara yang sudah disahkan DPR dengan alasan menginginkan perpanjangan subsidi kesehatan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Sebaliknya, Partai Republik menyebut tuntutan itu berlebihan.

Wakil Presiden JD Vance menuding Demokrat mempolitisasi isu kesehatan. “Mereka berkata: ‘kami akan membuka pemerintahan, tetapi hanya jika Anda memberikan miliaran dolar untuk layanan kesehatan bagi imigran ilegal’. Itu tuntutan konyol,” ujarnya.

Namun, menurut hukum AS, rumah sakit darurat publik wajib melayani pasien tanpa memandang kemampuan membayar, sementara imigran tanpa dokumen tidak berhak atas manfaat kesehatan federal.

Senat yang membutuhkan 60 suara untuk meloloskan rancangan sementara gagal mengamankan dukungan cukup dari Demokrat. Dari 100 anggota, hanya tiga Demokrat moderat yang menyetujui langkah awal, masih kurang lima suara.

Karena libur peringatan Yom Kippur, pemungutan suara di Senat ditunda hingga Jumat dan berpotensi berlanjut sepanjang akhir pekan. DPR sendiri dijadwalkan baru kembali bersidang pekan depan, menunda peluang tercapainya resolusi cepat.