PBB Desak AS Hindari Militerisasi Konflik Imigrasi di Los Angeles

New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin memperingatkan agar semua pihak di Amerika Serikat (AS) menghindari eskalasi lebih lanjut dan militerisasi dalam menyikapi protes yang sedang berlangsung di Los Angeles menyusul operasi besar-besaran razia imigrasi oleh otoritas Imigrasi dan Bea Cukai (ICE).

Dalam konferensi pers di Markas Besar PBB, juru bicara Farhan Haq mengatakan bahwa PBB "sangat berharap" agar seluruh pihak, baik di tingkat lokal, negara bagian, maupun federal, berkomitmen pada de-eskalasi dan penanganan damai terhadap krisis yang terjadi.

“Kami tidak ingin melihat adanya militerisasi lebih lanjut dalam situasi ini. Kami mendorong semua pihak untuk bekerja sama demi meredakan ketegangan,” kata Haq kepada wartawan, seperti dikutip Anadolu, Selasa 10 Juni 2025.

Militerisasi dipertanyakan

Saat ditanya apakah pengerahan pasukan Garda Nasional ke kota Los Angeles oleh Presiden AS Donald Trump merupakan bentuk militerisasi, Haq menjawab bahwa situasi di lapangan sudah cukup jelas dan PBB tetap mendorong penurunan ketegangan.

“Kami tahu kondisi di lapangan seperti apa, dan kami ingin melihat upaya nyata untuk de-eskalasi,” ujar Haq, menolak menyebutkan secara langsung apakah langkah Trump termasuk militerisasi.
 

Baca: Trump Kirim 700 Marinir ke Los Angeles untuk Atasi Aksi Protes.

Sabtu lalu, Presiden Trump menandatangani memo resmi yang memberikan otoritas pengerahan minimal 2.000 anggota Garda Nasional ke Los Angeles County, menyusul konflik yang meningkat antara aparat ICE dengan massa demonstran.

Pengerahan ini dilakukan dua hari setelah ratusan imigran tanpa dokumen ditahan di Los Angeles, yang kemudian memicu gelombang protes besar-besaran, termasuk bentrokan antara demonstran dan aparat kepolisian.

Pemerintah AS menyatakan bahwa penggerebekan akan terus berlanjut, sebagai bagian dari strategi keras Presiden Trump dalam menegakkan kebijakan imigrasi yang selama ini kontroversial.

Namun, para pengkritik menilai bahwa operasi ICE justru menyasar imigran yang telah lama tinggal dan berkontribusi pada masyarakat, bukan para pelaku kriminal seperti yang sering digambarkan Trump dalam pidato politiknya.

Sejumlah organisasi hak asasi manusia juga menuduh pemerintah menciptakan iklim ketakutan dan memperburuk sentimen xenofobia, terutama di kota-kota besar seperti Los Angeles yang memiliki populasi migran tinggi.

Pernyataan dari PBB ini memperlihatkan meningkatnya sorotan global terhadap kebijakan domestik AS, terutama terkait hak asasi migran dan penggunaan kekuatan militer di wilayah sipil.

Sejauh ini, pemerintah AS belum memberikan tanggapan atas pernyataan resmi dari juru bicara PBB tersebut.

(Muhammad Reyhansyah)