Profil Angga Raka Prabowo, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah

Jakarta: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dalam Kabinet Merah Putih, Angga Raka Prabowo didapuk sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Angga merupakan kader Partai Gerindra yang sudah bergabung sejak 2008 dan pada 2012 mulai aktif bekerja di tim media partai pimpinan Prabowo Subianto itu.

Nama Angga makin erat dengan Presiden Prabowo saat bertindak sebagai Sekretatis Pribadinya. Sejak 2017 hingga sekarang, Angga juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.

Cengkraman Angga dalam tim media Prabowo makin mengental ketika dia menjabat sebagai Ketua Bidang Komunikasi / Direktur Media Kampanye untuk Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, pada Pemilihan Presiden 2024.

Selain sebagai wakil menteri, sosok kelahiran Jakarta, 8 September 1989 itu juga memegang jabatan seperti Komisaris PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dan juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia Tbk.

Selama menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, peran Angga Raka Prabowo punya andil dalam upaya Pelindungan Data Pribadi (PDP), Pemberantasan judi online, Pemanfaatan AI dalam layanan publik, Percepat regulasi turunan dan kelembagaan, Transformasi digital dan infrastruktur layanan digital.

Kemenkomdigi selama ini dihadapkan pada tantangan dan catatan dalam tugasnya. Beberapa tantangan yang muncul antara lain:

Kesetaraan akses

Sebagian wilayah Indonesia terutama daerah terpencil atau pulau-pulau kecil — belum mendapatkan akses infrastruktur digital yang memadai. Penyebaran layanan dan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas.

Regulasi yang adaptif

Teknologi berkembang cepat (misalnya AI, platform digital, media sosial). Regulasi harus mampu mengimbangi tetapi tidak menghambat inovasi.

Perlindungan data dan privasi

Bersamaan dengan transformasi digital, risiko penyalahgunaan data pribadi meningkat. Perlu payung hukum dan pengawasan yang kuat.

Isu sosial dan budaya digital

Disinformasi, hoaks, ujaran kebencian, serta literasi digital masyarakat menjadi hal yang penting untuk diperkuat.

Keterbatasan sumber daya manusia

Kebijakan mengenai pelatihan digital talent (sumber daya manusia) menjadi penting agar SDM lokal bisa ikut dalam pengembangan teknologi dan inovasi.