Menkoperekonomian Akan Nego Tarif dengan Trump, Pengamat: Lebih Baik Dibatalkan

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartato dijadwalkan melakukan negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengenai tarif. Namun Donald Trump sebelumnya sudah membocorkan surat akan berlakukan tarif 32 persen  atas produk yang dikirim dari Indonesia.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan agar negosiasi dibatalkan.

“Negosiasi oleh Menko dibatalkan mengingat hadir tidaknya Menko mulai 1 Agustus akan diberlakukan tarif 32 persen bahkan ada kemungkinan ditambah lagi 10 persen sebaik wujud ancaman Trump terhadap negara-negara yang tergabung dalam BRICS,” ujar Hikmahanto, seperti dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Selasa 8 Juli 2025.

“Pembatalan ini dalam rangka Indonesia tidak mengemis-ngemis ke Trump dan kuat dalam mempertahankan kedaulatan serta wujud penolakan intervensi asing,” ujar Hikmahanto.

Lebih lanjut Hikmahanto mengatakan, Indonesia patut menunggu sampai  1 Agustus 2025 apakah Trump akan tetap pada kebijakannya atau mengubah kebijakannya mengingat tarif yang dikenakan harus dibayar oleh rakyat AS.

Menurut Hikmahanto, kemungkinan rakyat AS, terutama bursa di AS, tidak setuju dan akan menghajar kebijakan Trump ini.

“Indonesia sebaiknya menggalang negara-negara yang dikenakan tarif tinggi oleh Trump, terutama ASEAN, untuk melawan kebijakan ini sehingga satu suara untuk melawan,” tegasnya.

“Bukan sebaliknya justru mengikuti keinginan Trump dan mengikuti apa yang diminta Trump. Intinya negara yang dikenakan tarif harus bersatu dan tidak mau untuk diadu domba atau devide et impera oleh Trump,” ungkapnya.

Trump mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengenakan tarif hingga 32 persen ke Indonesia terhitung sejak 1 Agustus 2025. Taipan properti AS itu memutuskan untuk Hal ini dikarenakan defisit perdagangan yang dialami Negeri Paman Sam tersebut dinilai dapat mengancam keamanan nasional.

Melalui Truth Social  Trump mengatakan bahwa angka 32 persen tersebut jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk menghilangkan disparitas perdagangan. Ia berpendapat bahwa defisit tersebut telah menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional AS.