MBG Tekankan Gizi Seimbang dan Kolaborasi Lintas Sektor

Dalam sambutannya, Netty Prasetiyani menegaskan bahwa MBG merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

“DPR memiliki tanggung jawab memastikan program ini memiliki dasar hukum yang kuat dan pelaksanaannya merata hingga ke daerah. Pengawasan dilakukan agar kualitas gizi, transparansi pendanaan, dan keamanan penyediaan makanan tetap terjaga,” ujar Netty.

Netty juga mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir mengenai makanan sehat.

“Makanan bergizi tidak harus mahal atau dibeli dari restoran. Dari rumah pun kita bisa mulai kebiasaan makan bergizi. Mari ubah pola konsumsi mulai dari dapur sendiri,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Cirebon, Karso, menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal.

“Regulasi yang disusun tidak hanya soal distribusi pangan, tetapi juga bagaimana program ini memperkuat pertanian, perikanan, dan UMKM daerah. Dengan begitu, MBG bisa menjadi penggerak ekonomi berbasis komunitas,” jelasnya.

Dari sisi pelaksanaan teknis, Tati Herlia dari BGN menjelaskan bahwa program MBG menerapkan sistem pengawasan digital untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.

“Menu disusun oleh ahli gizi menggunakan bahan pangan lokal agar selain memenuhi kebutuhan nutrisi anak, juga mendorong ekonomi daerah. Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program ini membuka lapangan kerja baru dan memperkuat rantai pasok pangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan MBG di Jawa Barat, termasuk di Cirebon, membutuhkan dukungan aktif dari seluruh pihak.

“Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, manfaat MBG akan terasa nyata dan berkelanjutan sebagai investasi penting menuju generasi emas 2045,” ujar Tati.