McKinsey’s: Indonesia Perlu Optimalkan Modal Domestik dan SDM untuk Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta: Southeast Asia Partner dan Leader of McKinsey’s, Phillia Wibowo, menilai bahwa peningkatan produktivitas nasional tidak cukup bergantung pada investasi asing. Tapi juga harus mengoptimalisasi modal domestik dan penguatan sumber daya manusia. 

Menurut Phillia, rasio aset keuangan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih relatif rendah. Sehingga diperlukan strategi untuk mengaktifkan pasar modal dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

"Rasio aset keuangan terhadap GDP kita masih sekitar 70 persen, sementara negara-negara lain sudah mencapai sekitar 190 persen. Jadi bukan hanya soal menarik investasi luar, tapi juga bagaimana investasi dari kita untuk kita bisa tumbuh produktif,” ujar Phillia dalam sesi bertema Investasi, Kunci Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di forum "1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth", di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025

Southeast Asia Partner dan Leader of McKinsey’s, Phillia Wibowo. (Metrotvnews.com/Duta Erlangga)

Phillia menyebut, aktivasi dana pensiun dan asuransi dapat menjadi salah satu cara mengoptimalkan pembiayaan domestik. Namun, pendorong utama keberlanjutan ekonomi tetap terletak pada human capital. 

“Isunya sering kali ada di sumber daya manusia, terutama di skill transition. Misalnya, pada sektor ekonomi hijau yang potensinya bisa membuka lebih dari satu juta lapangan kerja, tapi belum tentu cocok dengan keterampilan yang kita miliki sekarang,” jelasnya.

Phillia menekankan pentingnya pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri agar produktivitas dapat berkelanjutan. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya empat bentuk modal lainnya yakni infrastructure capital, institutional capital, dan entrepreneurial capital. 

“Kita perlu perencanaan infrastruktur yang terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha. Akses ke kawasan ekonomi khusus (KEK) atau sektor pariwisata juga harus kelas dunia agar sektor jasa bisa tumbuh pesat,” katanya.

Lebih lanjut, Phillia menyoroti pentingnya reformasi kelembagaan untuk memperkuat iklim usaha yang lebih efisien dan cepat. “Kita perlu kemudahan berusaha, kalau bisa izin 60 hari dipangkas jadi tiga hari,” ujar dia.

Ia menutup dengan penekanan pada entrepreneurial capital, yakni mencetak lebih banyak pelaku usaha di sektor formal. Dengan begitu, kata dia, pertumbuhan ekonomi nasional bisa lebih inklusif dan berkelanjutan.