Target Pajak Naik dan PNBP Turun di RAPBN 2026, Ini Rinciannya

Jakarta: Pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp455 triliun dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka ini turun 4,7 persen dibanding target 2025 sebesar Rp513,64 triliun.

Penurunan tersebut disebabkan tidak adanya lagi setoran dari BUMN. Namun, beberapa pos penerimaan tetap diproyeksikan naik.

Berapa besak target pendapat negara dari pajak, bea cukai, dan PNBP? Berikut rinciannya:

1. Penerimaan pajak

a. Pajak

• Target: Rp2.357,7 triliun.
• Naik 13,5 persen dibanding 2025.

Berbagai strategi dipakai untuk meningkatkan jumlah pemasukan dari pajak. Di antaranya, digitalisasi, reformasi pelayanan publik, serta optimalisasi kebijakan fiskal, pemerintah berharap target pendapatan negara 2026 bisa tercapai.

b. Bea Cukai

• Target: Rp334,3 triliun
• Naik 7,7 persen dari proyeksi 2025.

Berbagai strategi yang dipakai untuk meningkatkan pemasukan dari pajak juga diterapkan. Misalnya, reformasi aturan dan regilasi, digitalisasi administrasi, serta pengawasan bea masuk dan cukai.
 

2. PNBP

Secara umum, target PNBP dalam RAPBN 2026 turun dibanding tahun sebelumnya, rinciannya:

• Nilai: Rp455 triliun.
• Turun 4,7 persen dibanding proyeksi 2025.

Kementerian Keuangan memproyeksikan penurunan PNBP tahun depan karena pemasukan dividen dari BUMN tak lagi masuk. Namun, Kemenkeu menerapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan PNPB dari sektor lain. Di antaranya, Optimalisasi digitalisasi pelayanan publik, peningkatan efisiensi birokrasi, dan pemanfaatan teknologi. 

Beberapa PNBP yang diproyeksikan berubah ialah:

a. Pendapatan SDA

• Target: Rp236,61 triliun
• Naik tumbuh 2,8 persen dari proyeksi 2025

Terdiri dari:

1. Pendapat SDA Migas: Rp113,06 triliun
2. Pendapatan SDA Nonmigas: Rp123,54 triliun.

Pemerintah menargetkan penguatan tata kelola sektor minerba, penaikan produktivitas tambang, dan diversifikasi hilirisasi untuk meningkatkan pendapatan dari sektor SDA

b. PNBP lainnya

• Target: Rp118,26 triliun
• Rinciannya:

1. Kementerian Komunikasi dan Digital: Rp21,6 triliun
2. Polri: Rp13 triliun
3. Kementerian Perhubungan: Rp8,9 triliun
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Rp8,5 triliun
5. Kementerian ATR/BPN Rp3,3 triliun
6. Kementerian Hukum: Rp2,1 triliun.

Strategi pengejarannya ialah pengembangan berbagai sistem digital, seperti untuk perizinan terpadu, aplikasi layanan dan integrasi database lintar sektor. 

Baca:  Jurus Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,4% di 2026

3. BLU kementerian/lembaga

• Target Rp98,32 triliun
• Turun 1% dibanding outlook 2025. Rinciannya:

1. Kementerian Keuangan: Rp41,7 triliun
2. Kementerian Kesehatan: Rp24,53 triliun
3. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek): Rp9,22 triliun
4. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi): Rp3,65 triliun
5. Kementerian Agama (Kemenag): Rp3,98 triliun
6. Polri: Rp2,70 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan target ini ambisius namun tetap realistis. Sri Mulyani menyebut, proyeksi ini tetap menantang di tengah dinamika ekonomi global.

“Untuk penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun itu artinya harus tumbuh 13,5%. Itu cukup tinggi dan ambisius,” ujar Menteri Sri Mulyani dalam pembacaan Nota Keuangan 2026, Jumat, 15 Agustus 2025.


(Shandayu Ardyan Nitona Putrahia Zebua)