Mensos Pastikan Bansos Tak Dipotong, Tapi Berpeluang Ditambah

Surabaya: Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul, memastikan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin aman alias tak dipotong. Bahkan, kata Gus Ipul, Presiden Prabowo Subianto siap menambah alokasi anggaran jika diperlukan.

"Saat ini muncul pembahasan soal refocusing anggaran, Kementerian Sosial tetap mempertahankan bansos untuk rakyat kecil. Bahkan Presiden menyatakan jika diperlukan, anggaran bansos bisa ditambah," kata Gus Ipul dalam Kongres XVIII Muslimat NU di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Rabu malam, 12 Februari 2025.

Menurut Gus Ipul, anggaran bansos tidak akan akan disentuh dalam proses refocusing anggaran yang saat ini tengah dilakukan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan tetap terjaga.

"Saat ini sedang dilakukan evaluasi dan penyisiran, mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan selesai. Dengan langkah yang lebih terstruktur, harapan Presiden untuk mengatasi kemiskinan bisa segera terwujud," katanya.

Baca:  Cara Mudah Cek Bansos Kemensos 2025

Gus Ipul mengatakan bahwa 52 persen angka kemiskinan di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa  menjadi prioritas utama dalam program pengentasan kemiskinan.

"Ini bukan soal menyalahkan siapa pun, tetapi jumlah penduduk di Jawa memang sangat besar, ditambah tantangan kebijakan dalam 10 tahun terakhir yang cukup berat," ucapnya.

Meski pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya telah berupaya keras, menurut Gus Ipul, penurunan angka kemiskinan dalam satu dekade terakhir hanya mampu menekan sekitar dua persen. Salah satu kendalanya adalah penyaluran bansos yang belum tepat sasaran.

Sehingga di era pemerintahan saat ini, lanjut Gus Ipul, Presiden Prabowo ingin memastikan penyaluran bansos lebih efektif, dengan memperbaiki data penerima harus lebih akurat. "Dengan perbaikan data ini, bansos diharapkan benar-benar tepat sasaran, harus sampai ke mereka yang membutuhkan," jelasnya.

Sebagai langkah konkret, kata dia, pemerintah akan fokus pada pengentasan kemiskinan di tiga provinsi utama, yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. "Jika kemiskinan di Jawa bisa diselesaikan, maka 50 persen masalah kemiskinan di Indonesia juga bisa teratasi," pungkasnya.