Haiti Minta DK PBB Perpanjang Mandat Pasukan Anti-Geng Internasional

Port-au-Prince: Pemerintah Haiti meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memperpanjang mandat pasukan internasional yang dikerahkan untuk memerangi kelompok-kelompok bersenjata yang menguasai sebagian wilayah negara tersebut. 

Permintaan itu disampaikan ketika Haiti bersiap menggelar pemilu pada Desember di tengah kekerasan geng yang masih berlangsung.

Dalam pertemuan Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS), Kamis, 3 September 2026, Menteri Luar Negeri Haiti Raina Forbin mengatakan Gang Suppression Force (GSF) perlu dikerahkan sepenuhnya dengan dukungan masyarakat internasional. Mandat pasukan tersebut akan berakhir pada 30 September jika Dewan Keamanan PBB tidak memperpanjangnya.

"Kami membutuhkan dukungan teknis, finansial, logistik, dan keamanan yang sebanding dengan tantangan yang kami hadapi. Sekarang kami harus beralih dari solidaritas menuju tindakan," kata Forbin, dikutip dari Al Jazeera.

Menurut data yang disampaikan Forbin, sekitar 1.408 orang tewas dan 656 lainnya terluka di Haiti selama April hingga Juni tahun ini. Sebagian besar kekerasan tersebut dikaitkan dengan kelompok-kelompok geng.

Situasi keamanan juga mengancam rencana pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Desember.

Pemilu tersebut akan menjadi yang pertama digelar di Haiti dalam satu dekade, tetapi kekerasan geng dikhawatirkan menghambat pelaksanaannya sekaligus mengikis kepercayaan publik terhadap hasil pemungutan suara.

Sekretaris Jenderal OAS Albert Ramdin mengatakan pihaknya akan mengirimkan misi pemantau pemilu untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara yang kredibel. Ia juga mendesak dukungan lebih besar bagi dewan pemilu sementara Haiti.

"Haiti berada di persimpangan kritis," kata Ramdin.

"Tanggung jawab kami jelas: memperkuat upaya keamanan, memajukan persiapan pemilu, memenuhi komitmen yang ada, dan memastikan kerja sama internasional menghasilkan perbaikan nyata dalam kehidupan sehari-hari rakyat Haiti,” imbuh Ramdin.

GSF dibentuk Dewan Keamanan PBB pada Oktober 2025 untuk menggantikan misi keamanan multinasional sebelumnya. Pasukan tersebut diberi mandat melakukan operasi untuk menetralkan, mengisolasi, dan mencegah aktivitas geng, baik secara mandiri maupun bersama kepolisian dan militer Haiti.

Namun, dukungan internasional terhadap misi keamanan Haiti masih menghadapi kendala pendanaan dan pengerahan personel. Sementara itu, kekerasan geng telah memicu pengungsian besar-besaran, dengan lebih dari satu juta orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.