Ekspor SDA Lewat BUMN, Prabowo Yakin Selamatkan USD150 Miliar Setiap Tahun

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memperbaiki tata pengelolaan ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Salah satu upaya yang dilakukan adalah ekspor SDA melalui BUMN yang telah ditunjuk oleh negara.

Prabowo menyebut upaya ini untuk mencegah praktik underinvoicing yang selama ini merugikan negara USD908 miliar atau setara Rp15.400 triliun selama 34 tahun. Melalui skema baru ini, Prabowo optimistis bisa menyelamatkan USD150 miliar setiap tahun

"Kita perhitungkan potensi yang bisa diselamatkan dari kebocoran itu USD150 miliar tiap tahun. Apakah kita mampu atau tidak tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung kita bekerja sama dengan baik atau tidak," kata Prabowo di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Prabowo mengungkapkan seluruh penjualan hasil SDA ke luar negeri, mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, besi, hingga ferro alloy, akan terpusat di satu BUMN. Artinya setiap SDA yang keluar akan tercatat sehingga mencegah kebocoran keuntungan negara.

Presiden Prabowo Subianto dalam paripurna DPR Rabu, 20 Mei 2026. Tangkapan layar.

"Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal, dalam artian setiap hasil ekspor akan diteruskan ke BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut," jelas Presiden.

Presiden menegaskan kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA Indonesia. Menurutnya, upaya ini juga telah behasil dilakukan oleh Meksiko dan Filipina.

"Dengan kebijakan ini kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, dan negara tetanga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa kita sendiri," ungkap Presiden.