Pemkab Pasaman Barat Perpanjang Masa Tanggap Darurat Hingga 15 Desember

Pasaman Barat: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat, Sumatra Barat, resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 15 Desember 2025. Keputusan ini diambil menyusul masih tingginya dampak dan potensi ancaman pascabencana banjir dan tanah longsor.

Bupati Pasaman Barat Yulianto menjelaskan, perpanjangan tujuh hari itu ditetapkan setelah rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

“Hari ini, berdasarkan rapat bersama Forkopimda, masa tanggap darurat diperpanjang tujuh hari, terhitung hari ini sampai 15 Desember,” ujar Yulianto didampingi Wakil Bupati M. Ihpan usai rapat di Simpang Empat seperti dilansir Antara, Senin, 8 Desember 2025.

Keputusan tersebut didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi kondisi di lapangan. Pertimbangan utamanya adalah masih adanya tiga warga yang dinyatakan hilang serta kerusakan infrastruktur yang luas dan membutuhkan penanganan serius.

“Setelah kita koordinasikan dengan Forkopimda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ada sejumlah langkah yang akan kita ambil. Kita akan melakukan evaluasi dan perbaikan agar kondisi daerah dapat kembali normal,” jelas Yulianto.
 

Sebelas kecamatan yang terdampak telah mendapatkan penanganan pada fase tanggap darurat pertama, termasuk penyaluran sembako dan pembukaan jalur evakuasi. Bupati juga mengimbau masyarakat, khususnya di wilayah rawan, untuk meningkatkan kewaspadaan. Ia mencontohkan, debit air Batang Saman sempat kembali naik pada malam sebelumnya. 

“Melihat perkiraan cuaca, kita semua perlu memperhatikan potensi terjadinya longsor dan banjir. Kewaspadaan harus terus ditingkatkan,” pesannya.

Hingga Senin, 8 Desember bencana ini menyebabkan dampak yang signifikan. Di antaranya korban jiwa 4 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, 5 orang luka-luka. 4.365 jiwa mengungsi, dengan 55.300 jiwa terdampak.


Banjir Bandang di Jorong Labuah Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. (Foto: Yose Hendra)

Kerusakan permukiman 46 unit rumah rusak berat, 18 unit rusak sedang, 22 unit rusak ringan, 5.171 unit terendam banjir, dan 13 unit hanyut. Infrastruktur dan fasilitas umum, 31 sekolah terdampak, 1 perkantoran rusak, 3 fasilitas kesehatan terdampak, 6 tempat ibadah terendam, 12 jembatan rusak, dan 10 ruas jalan terdampak. Pertanian 921,25 hektare lahan rusak.

Perpanjangan status darurat ini dimaksudkan untuk mengintensifkan upaya pencarian korban hilang, perbaikan infrastruktur vital, dan stabilisasi kondisi pengungsi sebelum memasuki fase pemulihan dan rehabilitasi.