BPKH: Indonesia Harus Jadi Pelaku dalam Ekosistem Ekonomi Haji

Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan Indonesia perlu mengambil peran strategis sebagai pelaku dalam ekosistem ekonomi haji global, seiring besarnya potensi ekonomi yang menyertai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah setiap tahun. Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini, mengatakan sejak awal pembentukan BPKH Limited pada 2023, dirancang sebagai instrumen investasi di sektor haji dan umrah.

“Orientasi awal pembentukan BPKH Limited atas dukungan kementerian lainnya, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan adalah investasi langsung di ekosistem haji dan umrah,” kata Arief dalam keterangannya di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin, 16 Februari 2026.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Setiap tahun, lebih dari 200 ribu orang berangkat ke Tanah Suci, ditambah jemaah umrah yang jumlahnya diperkirakan melampaui 1,5 juta orang.

Aktivitas tersebut membentuk ekosistem ekonomi bernilai besar yang mencakup sektor perhotelan, konsumsi, transportasi, logistik, hingga berbagai layanan pendukung lainnya.

Menurut dia, langkah tersebut bertujuan agar Indonesia tidak hanya menjadi pembeli musiman (procurement), tetapi memiliki posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi haji melalui skema investasi.

“Ini merupakan tahapan pertama untuk secara gradual melakukan pergeseran dari procurement ke investasi,” ujar dia.           
 

Baca Juga:  Menhaj Pastikan Makanan Jemaah Haji Higienis dan Sesuai Cita Rasa Nusantara

Dalam proses penetrasi pasar dan pembelajaran (learning curve), BPKH Limited masih memerlukan penguatan regulasi melalui revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji agar model investasi ekosistem dapat dijalankan lebih komprehensif.

Revisi regulasi tersebut tengah diproses sebagai bagian dari penguatan tata kelola jangka panjang. Pada fase penetrasi tersebut, BPKH Limited dinilai belum sepenuhnya dapat tampil sebagai pemain utama sesuai desain awal, dan dalam praktik tertentu   berperan sebagai fasilitator.

Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah menegaskan langkah yang ditempuh lembaganya merupakan upaya membangun fondasi kedaulatan ekonomi haji.

“Yang sedang dibangun adalah fondasi kedaulatan ekonomi haji, bukan praktik perantara,” kata Fadlul.

Dia menambahkan kedaulatan ekonomi haji bukan berarti mengomersialisasikan ibadah, melainkan memastikan tata kelola ekonominya berjalan profesional, efisien, dan berpihak kepada jamaah.

BPKH juga mencontohkan optimalisasi area komersial hotel yang digunakan jemaah Indonesia. Selama ini, potensi ekonomi dari fasilitas tersebut sepenuhnya dikelola pihak eksternal.

Melalui pendekatan investasi strategis, sebagian nilai ekonomi itu diharapkan dapat kembali memperkuat dana haji dan memberi manfaat langsung bagi jamaah.

Selain itu, BPKH menginisiasi penyediaan konsumsi pada fase pra dan pasca-Armuzna. Pada tahun-tahun sebelumnya, jemaah Indonesia belum memperoleh layanan makan tiga kali sehari secara penuh pada fase tersebut.

“Tahun lalu kita melakukan perbaikan dalam kondisi yang sangat menantang. Banyak dapur tidak dapat beroperasi optimal, mobilisasi logistik terbatas, tetapi kebutuhan jamaah harus tetap diprioritaskan,” kata Arief.

Fadlul berharap inisiatif tersebut menjadi standar baru pelayanan haji Indonesia ke depan.

“Harapan kami, sistem yang sudah dirintis ini dapat diteruskan dan disempurnakan, dengan atau tanpa keterlibatan BPKH maupun BPKH Limited. Jika penyelenggara dapat menjalankannya secara mandiri, itu justru menjadi keberhasilan bersama,” ujar dia.

Dalam kerangka yang lebih luas, pengembangan Kampung Haji sebagai gagasan strategis pemerintah melalui Danantara sebagai leading sector untuk memperkuat posisi Indonesia di ekosistem haji global.

“BPKH siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji. Ini bukan agenda sektoral, melainkan agenda strategis nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global,” kata Fadlul.