Tak Mau Anak Sekolah Bertaruh Nyawa, Prabowo Kejar 5.000 Jembatan Rampung Tahun Ini

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan jembatan desa dapat mencapai lebih dari 5.000 unit hingga akhir 2026. Pembangunan jembatan itu dilakukan demi memastikan masyarakat, khususnya anak-anak, mendapatkan akses aman menuju sekolah.

"Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun Polri," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Ia menegaskan, pembangunan jembatan harus menjadi perhatian. Sebab, masih terdapat anak-anak yang menghadapi risiko ketika harus menyeberangi sungai untuk berangkat ke sekolah.

"Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertaruh nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan," ujar Prabowo.

Tak hanya itu, Prabowo juga menyoroti kondisi anak-anak di sejumlah daerah yang harus menempuh perjalanan panjang untuk bersekolah akibat keterbatasan infrastruktur. Bahkan, masih ada anak yang harus menyeberangi sungai dan tiba di sekolah dalam kondisi basah.

"Berangkat sekolah harus berjalan berjam-jam, berangkat basah, di kelas basah, pulang basah, tidak boleh terjadi," tegas dia.


Presiden Prabowo Subianto saat pidato kenegaraan 2026 di Gedung DPR. Foto: tangkapan layar YouTube Metro TV.
 

Prabowo minta pemda aktif memetakan kebutuhan jembatan

RI 1 itu meminta pemerintah daerah aktif memetakan kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Para gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa diinstruksikan turun langsung mengecek kondisi desa dan melaporkan lokasi yang masih membutuhkan pembangunan jembatan.

"Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa semuanya mengecek desa-desanya, di mana lagi dibutuhkan jembatan desa, laporkan," ungkap Prabowo.

Prabowo menegaskan pemerintah pusat siap mengambil alih persoalan apabila pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan infrastruktur tersebut. Ia meminta pemerintah daerah tidak ragu melaporkan kebutuhan pembangunan jembatan agar dapat segera ditindaklanjuti.

"Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat di seluruh wilayah mendapatkan akses yang layak dan aman. "Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar," ucapnya.