BGN Buka 3 Kotak Surat Pengaduan MBG

Jakarta: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono resmi meluncurkan tiga saluran kotak pos (PO Box) untuk menampung aduan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil guna memberikan ruang aman bagi para pelapor yang ingin merahasiakan identitasnya saat menjumpai dugaan kecurangan di lapangan.

Sudaryono menjelaskan bahwa selama ini pihaknya telah menerima banyak laporan melalui situs web pribadi, pesan WhatsApp, maupun surat elektronik khusus mitra. Namun, ia menyadari masih ada pihak yang enggan melapor secara terbuka demi alasan keamanan.

"Kami ingin mendapatkan lebih banyak, barangkali aduan-aduan, yang ada juga yang orang mengadu mungkin tidak mau ketahuan siapa dirinya. Saya, kami menerima itu, sehingga kami pada siang sore hari ini, kami membuka PO Box untuk pengaduan," ujar Sudaryono di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.

BGN membagi layanan pengaduan rahasia tersebut ke dalam tiga kategori spesifik. Saluran pertama adalah PO Box 2045 yang dikhususkan bagi aduan internal BGN, mencakup pegawai pusat, daerah, kepala dapur, pengawas gizi, hingga akuntan. 

Sementara itu, saluran kedua yakni PO Box 1708 disediakan khusus bagi mitra dan yayasan pengelola dapur. Saluran khusus mitra tersebut sengaja dibuka untuk menampung keluhan terkait konflik operasional yang kerap tak kasatmata. 

Sudaryono mencontohkan adanya potensi perselisihan di mana kepala dapur meminta jatah atau, sebaliknya, pihak mitra yang menekan kepala dapur demi menambah keuntungan sepihak.

"Silakan mengadu atau komplain ke PO Box, di mana PO Box ini saya sebagai Kepala BGN kitalah yang mengelola PO Box ini. Jadi ini langsung ke saya," ungkap Sudaryono.

Ilustrasi Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Metrotvnews.com/Hendrik.

Adapun bagi masyarakat umum yang menemukan kejanggalan, BGN menyediakan saluran ketiga yakni PO Box 45000 atau kanal Pengaduan Masyarakat (Dumas). Sudaryono mengimbau warga untuk tidak ragu mengirimkan bukti foto atau temuan langsung kepada pihak BGN melalui kotak pos tersebut.

Peluncuran ketiga layanan pengaduan ini diharapkan dapat memutus rantai masalah operasional yang merugikan penerima manfaat di berbagai daerah. Sudaryono menjamin bahwa setiap laporan yang masuk ke mejanya akan ditindaklanjuti secara komprehensif.

"Nanti kemudian kami investigasi, kalau memang ada pertentangan kami mediasi, supaya ini jalan ke depan dengan baik," pungkas Sudaryono.