Ilustrasi. Foto: Dok istimewa
Eko Nordiansyah • 23 December 2025 15:30
Jakarta: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meninjau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. SPBU ini memberi kemudahan bagi nelayan memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lokasi yang lebih dekat dari tempat tinggal.
SPBU Nelayan tersebut dikelola koperasi nelayan dengan dukungan kredit permodalan dari Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anggota Komite BPH Migas, Erika Retnowati menyampaikan keberadaan SPBU Nelayan membawa manfaat nyata bagi aktivitas melaut nelayan.
“Para nelayan sangat bersyukur dengan adanya SPBU Nelayan ini karena dapat membeli BBM dengan harga yang sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah, contohnya solar,” kata Ketua Komite BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Desember 2025.
“Tadi kami sempat bertanya pada pengelola dari SPBU Nelayan ini, biasanya nelayan membeli solar itu bervariatif sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000 per liter diatas harga solar di SPBU. Dengan adanya SPBU Nelayan ini, mereka bisa membeli langsung dengan harga Rp6.800 per liter,” lanjut dia.
Selain perbedaan harga yang cukup signifikan, nelayan juga terbantu dari sisi jarak tempuh. Sebelumnya, SPBU terdekat berjarak sekitar 21 kilometer sehingga memerlukan waktu dan biaya tambahan.

(BPH Migas meninjau SPBU Nelayan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Foto: Dok istimewa)
Erika menambahkan, nelayan di Donggala telah memahami mekanisme penggunaan Surat Rekomendasi untuk pembelian BBM subsidi dan kompensasi. Namun ia mengungkapkan, minat masyarakat terhadap BBM nonsubsidi di SPBU Nelayan ini tergolong tinggi.
“Jadi ketika kami datang ke sini, solarnya baru satu hari disalurkan. Sedangkan untuk Pertalite telah seminggu diperjualbelikan. Disini juga menyalurkan Pertamax (BBM nonsubsidi) untuk masyarakat umum,” ujar dia.
Anggota Komite BPH Migas, Harya Adityawarman berharap dukungan kredit permodalan yang diterima nelayan dapat dimanfaatkan pula untuk pengadaan peralatan lain yang menunjang kegiatan operasional. Ia juga mengapresiasi sistem operasional SPBU Nelayan yang telah terintegrasi secara digital.
“Hal lain yang menggembirakan, kegiatan operasional SPBU Nelayan ini dapat langsung masuk dashboard Pertamina Patra Niaga dan itu berarti dapat diakses juga penyalurannya setiap hari oleh BPH Migas,” kata dia.
Selain meninjau SPBU Nelayan, Erika selaku Ketua Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) juga melakukan kunjungan ke Integrated Terminal (IT) Donggala dan SPBU di Kota Palu untuk memantau kondisi pasokan BBM selama periode Nataru 2025/2026.
“Secara umum, kondisi pasokan BBM dalam keadaan aman. Kita harapkan Nataru ini berjalan lancar,” ungkap dia.
Harya menambahkan, kebutuhan BBM di Sulawesi Tengah selama periode Nataru diperkirakan meningkat sekitar lima persen untuk gasoline dan relatif tetap untuk gasoil dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu, ia juga melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas BBM di SPBU.
“Berdasarkan uji yang kita lakukan di SPBU, memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah,” kata Harya.
Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menjelaskan, Pertamina Patra Niaga mendukung kebijakan pemerintah melalui penyediaan lembaga penyalur BBM khusus bagi nelayan. Upaya ini demi menghadirkan keadilan energi dan pemerataan di wilayah pesisir.
"Nelayan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga berkomitmen memastikan ketersediaan BBM dengan akses yang lebih dekat dan terjangkau bagi para nelayan," tutup Roberth.