Generasi Muda Didorong Jadi Subjek Utama Perubahan

Jakarta: Partai Gema Bangsa memotret resolusi menyongsong 2026 sebagai pijakan ideologis dan moral. Resolusi ini menjadi kompas bagi seluruh elemen partai dalam mengonsolidasikan kekuatan menuju deklarasi dan agenda politik strategis di masa mendatang.

"Resolusi ini bukan sekadar pernyataan politik. la adalah panggilan moral. Sebuah ajakan untuk kembali pada akar, sekaligus melompat ke masa depan dengan cara yang lebih bijaksana," kata Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 26 Desember 2025.

Resolusi Gema Bangsa memandang desa bukan sebagai wilayah pinggiran, melainkan jantung kehidupan bangsa. Di desa, relasi manusia dan alam masih relatif utuh. 

"Di sanalah pangan diproduksi, budaya dirawat, dan kemandirian hidup sosial," tutur dia.

Pihaknya memanifestasikan arah organisasinya melalui paradigma desentralisasi yang menempatkan aspirasi lokal sebagai episentrum pergerakan. Dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi internal, partai menegaskan kedaulatan gagasan berakar dari daerah. 

Hal ini diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang berpusat dari bawah. Setiap struktur wilayah diberikan otonomi strategis untuk mengelola organisasi selaras dengan karakteristik sosiokultural lokal. 

"Bagi kami, desentralisasi bukan sekadar pilihan manajerial, melainkan penghormatan fundamental terhadap pluralitas identitas Indonesia," ujar dia.

Pihaknya juga memosisikan diskursus 'Indonesia Hijau' bukan sekadar isu sektoral, melainkan doktrin strategis yang mengakar dalam perjuangan politik menuju 2026. Pihaknya meneguhkan komitmen untuk menjaga integritas ekosistem dan menolak secara eksplisit segala bentuk eksploitasi alam yang menegasikan keselamatan rakyat. 

"Bagi kami, kedaulatan bangsa dan keadilan sosial hanya dapat dicapai di atas bumi yang sehat dan terjaga," tegas dia.

Resolusi Indonesia Hijau, kata Rofiq, menjadi pilihan yang strategis di tengah situasi alam yang tidak menentu. Upaya ini juga dalam rangka mengembalikan politik ke fungsinya yang paling mendasar, yaitu menjaga kehidupan.

Dalam politik hijau, kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, penguatan komunitas lokal, dan distribusi keadilan. Oleh karena itu, resolusi partainya diletakkan di atas fondasi 12 prinsip kemandirian. Di antaranya, kemandirian pangan, kemandirian energi, kemandirian ekonomi rakyat, kemandirian desa, kemandirian budaya, hingga kemandirian teknologi yang semua saling terkait serta saling menopang. 

Kemandirian pangan, misalnya, tidak berhenti pada swasembada beras. Dia mendorong ada keberanian menghidupkan kembali keragaman pangan lokal, melindungi petani kecil, serta menata ulang sistem distribusi yang adil.
 

Baca Juga:  Golkar Sultra Fokus Konsolidasi dan Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain itu, kata Rofiq, tidak ada resolusi masa depan tanpa keterlibatan generasi muda. Mereka adalah pewaris sekaligus penjaga hijau itu.

Pihaknya melihat anak muda bukan sebagai objek mobilisasi politik, melainkan subjek perubahan. Isu lingkungan, kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial sejatinya adalah isu generasi. Politik yang gagal memahami ini akan kehilangan relevansi.

"Hijau yang diimpikan bukan nostalgia romantik, melainkan visi realistis tentang masa depan yang layak diwariskan," tutur dia.

Pihaknya menempatkan generasi muda sebagai fondasi kepemimpinan. Sebab, kekuasaan harus dijalankan dengan kesadaran ekologis dan tanggung jawab sosial. 

Selain itu, pihaknya meneguhkan posisinya sebagai garda terdepan dalam mengupayakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan nir-korupsi. Dia memandang integritas, transparansi, dan akuntabilitas bukan sekadar jargon, melainkan imperatif moral yang harus diinternalisasi.

"Kami berdiri di belakang penegakan hukum yang imparsial dan tanpa kompromi, sebab korupsi adalah anomali pembangunan yang secara sistemik menghambat akselerasi kemajuan dan kemandirian bangsa," tegas dia.