Trump Akan Ambil Tindakan Hilangkan 'Ancaman Rusia' dari Greenland

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim NATO telah mendesak Denmark selama 20 tahun untuk mengatasi masalah keamanan, dan menegaskan 'itu akan dilakukan' terkait keamanan wilayah Arktik tersebut.

Trump mengumumkan bahwa Washington akan mengambil tindakan tegas untuk menghilangkan "ancaman Rusia" di Greenland.

"NATO telah memberi tahu Denmark, selama 20 tahun, bahwa 'Anda harus menyingkirkan ancaman Rusia dari Greenland.' Sayangnya, Denmark tidak dapat berbuat apa pun. Sekarang saatnya, dan itu akan dilakukan!!!" kata Trump di perusahaan media sosial AS Truth Social, seperti dikutip dari Anadolu, Senin 19 Januari 2026.

Pada Minggu, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte dan Trump membahas situasi keamanan di Greenland dan Arktik dalam sebuah panggilan telepon. Rutte mengatakan keduanya "akan terus bekerja untuk ini," dan menambahkan: "Saya berharap dapat bertemu dengannya (Trump) di Davos akhir pekan ini."


Situasi di Greenland. Foto: Anadolu

Greenland, wilayah otonom di dalam Kerajaan Denmark, telah lama menarik minat AS karena lokasinya yang strategis dan sumber daya mineral yang melimpah, serta kekhawatiran tentang meningkatnya aktivitas Rusia dan Tiongkok.

Dalam langkah terbaru, Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa Washington akan mengenakan tarif 10% pada barang-barang dari delapan negara Eropa, termasuk Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia, mulai 1 Februari, dan meningkat menjadi 25% pada bulan Juni, karena penentangan mereka terhadap kendali AS atas Greenland.

Setelah pengumuman tersebut, delapan negara Eropa mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Minggu, mengecam ancaman AS dan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap keamanan Arktik.

Sementara itu, Kremlin pekan lalu mengakui status hukum Greenland sebagai bagian dari Denmark, dan juga menggambarkan situasi terkini di pulau itu sebagai "sangat kontroversial."

"Kami berangkat dari pemahaman bahwa Greenland adalah wilayah Kerajaan Denmark," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.