Ilustrasi. Foto: MI/Panca S
Annisa Ayu Artanti • 13 September 2024 08:15
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin mengatakan, pengadaan BBM tersebut bertujuan untuk mengatasi polusi udara serta penjaminan BBM bersubsidi bagi kelompok yang berhak dan membutuhkan.
“Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM. Sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih,” jelas Rachmat dikutip dari siaran pers, Jumat, 13 September 2024.
Rachmat menambahkan untuk menjalankan rencana tersebut tanpa membebani masyarakat, ataupun negara, maka pemerintah bermaksud menyediakan BBM rendah sulfur yang lebih tepat sasaran, yaitu kepada golongan yang membutuhkan.
“Jadi golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM,” jelas dia.
Ia juga menjelaskan, tantangan polusi udara yang berkepanjangan menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan dalam mendorong penyediaan BBM rendah sulfur yang lebih masif.
Pihaknya pun memastikan saat ini sudah terdapat kilang minyak yang siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di daerah Jakarta.
Oleh karena itu, penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Jakarta sebelum nantinya berjalan secara nasional pada 2028.
Ia juga mengingatkan salah satu poin yang melatarbelakangi rencana pemerintah untuk mendorong penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat adalah terkait dengan anggaran subsidi BBM.
“Dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan Rp119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut,” ujar dia.