Presiden AS Joe Biden. (AP)
Washington: Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa Jalur Gaza dan Tepi Barat harus "dipersatukan kembali" di bawah Otoritas baru Palestina. Pernyataan disampaikan di tengah pertanyaan mengenai masa depan wilayah Palestina setelah Israel mencapai tujuannya dalam menghancurkan kelompok pejuang Hamas.
"Saat kita mengupayakan perdamaian, Gaza dan Tepi Barat harus dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan, yang pada akhirnya di bawah revitalisasi Otoritas Palestina, di saat kita semua berupaya menuju Solusi Dua Negara," tulis Biden dalam artikel yang diterbitkan di The Washington Post, Sabtu, 18 November 2023.
Sekutu utama Israel, Washington, memberikan dukungan penuhnya terhadap respons negara tersebut terhadap serangan kilat Hamas pada 7 Oktober, yang telah menewaskan 1.200 orang, sebagian besar warga sipil. Sekitar 240 orang juga disandera Hamas kala itu.
Namun ketika jumlah korban tewas akibat serangan balasan Israel di Gaza terus meningkat – menjadi 12.300 orang, termasuk lebih dari 5.000 anak-anak, menurut otoritas Hamas – AS telah menyuarakan keprihatinan atas langkah Israel dan dampak jangka panjangnya. masa depan wilayah tersebut setelah Hamas ditaklukkan.
"Solusi Dua Negara adalah satu-satunya cara untuk menjamin keamanan jangka panjang bagi rakyat Israel dan Palestina. Meski saat ini tampaknya masa depan tidak akan lama lagi, krisis ini menjadikannya semakin penting dibandingkan sebelumnya," kata Biden.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menolak rencana Biden, tetapi mengatakan Otoritas Palestina "dalam bentuknya yang sekarang tidak mampu menerima tanggung jawab atas Gaza."
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tidak mengutuk serangan Hamas dan para menteri seniornya merayakan hal tersebut, kata Netanyahu.
"Kita tidak bisa memiliki otoritas sipil di Gaza yang mendukung teror, mendorong teror, melakukan teror, dan mengajarkan teror," ucapnya dalam konferensi pers.
Otoritas Palestina
Abbas, sementara itu, meminta Biden untuk menggunakan "pengaruh signifikannya" terhadap Israel "untuk segera melakukan intervensi dan menghentikan bencana kemanusiaan serta genosida terhadap orang-orang kami yang tidak bersalah.”
Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken awal bulan ini, Abbas mengatakan Otoritas Palestina hanya dapat mengambil alih kekuasaan di Gaza jika "solusi politik komprehensif" ditemukan untuk konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun yang mencakup Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.
Abbas, 88 tahun, yang telah memimpin Otoritas Palestina selama 18 tahun, sangat tidak populer dan tidak berdaya melawan pesatnya perluasan pemukiman Israel dan kontrol militer di Tepi Barat dan pencaplokan Yerusalem timur.
Dalam suratnya pada hari Sabtu, Biden juga mengancam sanksi terhadap pemukim yang melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat di tengah konflik di Gaza.
"Saya tegaskan kepada para pemimpin Israel bahwa kekerasan ekstremis terhadap warga Palestina di Tepi Barat harus dihentikan dan mereka yang melakukan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban," ujarnya.
"Amerika Serikat siap untuk mengambil langkah-langkah kami sendiri, termasuk mengeluarkan larangan visa terhadap ekstremis yang menyerang warga sipil di Tepi Barat," sebut Biden.
Kementerian Kesehatan Palestina di Ramallah mengatakan sejak perang Gaza dimulai, lebih dari 200 warga Palestina telah terbunuh di Tepi Barat, seiring dengan meningkatnya serangan tentara dan kekerasan pemukim Israel.
Baca juga:
Bersama Brunei dan Malaysia, RI Serukan Gencatan Senjata di Gaza
