PM Prancis Putuskan Mundur dari Jabatannya

Paris: Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Gabriel Attal. Namun, ia memintanya untuk tetap menjabat sebagai kepala pemerintahan sementara sampai terbentuknya pemerintahan baru.

“Agar periode ini dapat berakhir secepat mungkin, bergantung pada kekuatan Partai Republik untuk bekerja sama membangun persatuan seputar proyek dan tindakan untuk melayani rakyat Prancis,” kata Elysee dalam siaran persnya, dikutip dari Shine, Rabu, 17 Juli 2024.

Sebagai pemerintahan sementara, Attal dan tim pemerintahannya hanya dapat mengawasi jalannya pemerintahan secara normal, dan melakukan intervensi jika terjadi keadaan darurat.

Menggantikan Elisabeth Borne, Attal dicalonkan sebagai perdana menteri pada 9 Januari pada usia 34 tahun, menjadi orang termuda yang memegang posisi tersebut dalam sejarah Republik Kelima.

Attal mengajukan pengunduran dirinya kepada Macron pada 8 Juli setelah partai yang berkuasa gagal memperoleh mayoritas dalam pemilihan legislatif cepat. Namun Macron memintanya untuk tetap menjabat “untuk saat ini” untuk menjamin stabilitas negara.

Pada Kamis, para deputi terpilih diperkirakan akan memilih ketua Majelis Nasional yang baru. Menurut undang-undang pemilu Perancis, menteri yang menjabat tidak dapat memberikan suara mereka. Namun dengan diterimanya pengunduran diri tersebut, Attal dan para menterinya yang terpilih sebagai wakil, kini dapat memberikan suara dalam pemilihan ketua.

Aliansi pemenang pemilu legislatif, New Popular Front (NFP), belum bisa mengajukan calon perdana menteri berikutnya. Keputusan Macron dipandang sebagai upaya untuk mendapatkan suara bagi ketua Majelis Nasional yang berhaluan tengah atau sayap kanan.

Dalam dua putaran pemilu legislatif yang diadakan pada 30 Juni dan 7 Juli, koalisi sentris Macron menempati posisi kedua dengan 163 kursi, tertinggal dari aliansi partai sayap kiri, NFP, yang memperoleh mayoritas relatif dengan 182 kursi dari Partai Nasional yang beranggotakan 577 orang.

Presiden Perancis mengumumkan pembubaran Majelis Nasional pada 9 Juni dan menyerukan pemilihan legislatif baru setelah koalisi partai Renaisansnya mengalami kekalahan telak dalam pemilihan Parlemen Eropa.