Mendagri Soroti Realisasi Bantuan Pemulihan Bencana Sumatra

Jakarta: Realisasi tambahan bantuan keuangan daerah untuk pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat disorot. Sebab, masih ada daerah yang serapan anggaran bantuan penanganan bencana di bawah 10 persen.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian mengatakan, realisasi penggunaan bantuan tersebut bervariasi di setiap daerah. Sebagian pemerintah daerah telah merealisasikan penggunaan anggaran hingga 60 persen. Sedangkan daerah lainnya masih mencatat realisasi di bawah 10 persen.

“Ada yang sudah sampai 60 persen, terima kasih uangnya dipakai dari bantuan Presiden. Tapi ada juga yang masih di bawah 10 persen, padahal ini sudah bulan Oktober pertengahan,” ujar Tito dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026.
 

Menurut Tito, pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan dukungan anggaran untuk membantu percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana. Ia meminta pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan bantuan tersebut agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan beriringan dengan upaya pemerintah pusat.

“Jangan hanya mengharapkan kerja dari pemerintah pusat. Pemulihan ini harus dikerjakan bersama-sama. Pusat dapat anggaran, kementerian lembaga juga, dan daerah juga dapat anggaran, sama-sama paralel bekerja,” ungkap Tito.


TNI dan masyarakat berkerja sama membangun jembatan yang rusak terdampak bencana di Aceh, Rabu, 4 Maret 2026. (Dok: Bakom RI)

Tito menegaskan, Satgas akan terus melakukan pendampingan dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pemulihan. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memastikan bantuan yang telah diberikan digunakan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

Hingga saat ini, pemerintah terus mengupayakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut. Percepatan realisasi bantuan daerah menjadi salah satu aspek yang disoroti agar proses pemulihan dapat berjalan seiring dengan penanganan yang dilakukan pemerintah pusat.

(Metrotvnews.com/M. Azri Arifin)