Forum 2 Tahun Prabowo-Gibran Bahas Strategi Menuju Kemandirian Pangan

Jakarta: Metro TV menggelar Forum 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran bertajuk 'Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita' di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026. Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas berbagai capaian, tantangan, serta arah kebijakan pemerintah setelah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

CEO Media Group Mohammad Mirdal Akib dalam pembukaan forum mengatakan dua tahun merupakan fase penting untuk menguji dan merealisasikan berbagai fondasi kebijakan pemerintah. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang diskusi yang konstruktif sekaligus memberikan rekomendasi bagi kemajuan Indonesia.

Forum dibagi dalam empat sesi diskusi. Sesi 1 membahas “Optimalisasi Fiskal dan Inovasi Danantara Menuju Pertumbuhan Ekonomi 6%”. Sesi 2 mengangkat tema “Kemandirian Pangan Fondasi Kedaulatan Bangsa”. Sementara Sesi 3 membahas “Stabilitas Keamanan Nasional untuk Indonesia Maju” dan Sesi 4 mengangkat tema “Sinergi Berantas Korupsi, Kunci Kemajuan Negeri”.

Pada Sesi 2, pembahasan diarahkan pada upaya memperkuat kemandirian pangan sebagai bagian dari fondasi kedaulatan bangsa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam keynote speech menegaskan pentingnya memperkuat produksi pangan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Pembahasan tersebut mengemuka dalam Sesi Diskusi 2 dengan tema 'Kemandirian Pangan Fondasi Kedaulatan Bangsa'. Sesi ini menghadirkan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol, Kepala Badan Karantina RI/Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding, Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., FAO Representative for Indonesia and Timor Leste Rajendra Arya, serta Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Prof. Hermanto Siregar. 

Saat menyampaikan keynote speech, Zulkifli mengatakan ketergantungan terhadap impor pangan dapat melemahkan petani, nelayan, dan peternak dalam negeri. Karena itu, swasembada pangan dinilai berkaitan langsung dengan kekuatan dan kedaulatan bangsa.

"Kalau kita impor, kita tidak swasembada, artinya petani Indonesia miskin. Nelayan Indonesia miskin. Peternak Indonesia miskin. Artinya, yang kaya petani, peternak dari luar yang kita impor barangnya itu," ujar Zulkifli.

Ia menilai Indonesia tidak akan menjadi negara yang kuat apabila masyarakat yang bekerja di sektor pangan tidak produktif dan sejahtera.

Zulkifli juga menyebut pemerintah telah mencatat kemajuan pada komoditas beras. Ia mengatakan Indonesia tidak lagi mengimpor beras untuk kebutuhan konsumsi pada 2025 dan mencatat surplus.

Namun, menurutnya, pekerjaan pemerintah belum selesai. Pemerintah masih perlu meningkatkan produktivitas serta memperkuat sektor pangan lainnya, termasuk perikanan.

"Tapi ada satu lagi, Pak, yang belum. Saya diperintah Pak Presiden tahun ini dan tahun depan nelayan," kata Zulkifli.

Ia menjelaskan pemerintah menyiapkan pembangunan kampung nelayan yang dilengkapi sejumlah fasilitas, seperti balai lelang, bengkel perahu, SPBN, pabrik es, cold storage, dan koperasi kampung nelayan. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya tawar nelayan dan memperluas akses pasar.
 

Pemerintah Perkuat Hulu hingga Hilir

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol. (Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga)

Dalam diskusi, Hanif Faisol menjelaskan bahwa ketahanan pangan mencakup tiga aspek yang saling berkaitan, yakni kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

Ia mengatakan kemandirian pangan berarti pemerintah wajib menghadirkan pangan tanpa bergantung kepada negara lain. Sementara ketahanan pangan mencakup ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan keberlanjutan pangan. 

Hanif mengatakan pemerintah juga melakukan penguatan koordinasi antar-kementerian dan lembaga melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Koordinasi tersebut diperlukan karena pencapaian ketahanan pangan tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian atau lembaga secara mandiri. 

Di sisi hulu, pemerintah melakukan deregulasi untuk mengurangi hambatan produksi. Salah satunya terkait pupuk bersubsidi. Hanif mengatakan sebelumnya terdapat sekitar 145 regulasi yang harus dilalui, kemudian disederhanakan menjadi tiga regulasi.

Selain pupuk, pemerintah juga memperkuat perlindungan lahan sawah, irigasi, serta berbagai komoditas seperti padi, jagung, dan tebu. 

"Jadi memang bicara ini menjadi penting untuk kemudian kita tidak kemudian mengambil langkah kedua dengan intensifikasi. Kenapa intensifikasi ini menjadi perhatian serius para ahli?" ujar Hanif.
 

Produksi Naik, Produktivitas Jadi Tantangan

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Prof. Hermanto Siregar. (Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga)

Prof. Hermanto Siregar menilai peningkatan produksi selama dua tahun terakhir merupakan perkembangan yang cukup nyata. Dari sisi beras, ia menyebut Indonesia telah mencapai kemandirian dan posisi harga petani juga cukup baik.

Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan produksi perlu diarahkan pada produktivitas agar dapat berkelanjutan. Perluasan lahan memiliki keterbatasan sehingga teknologi menjadi salah satu kunci peningkatan produktivitas. 

"Yang sustain ke depan itu adalah kenaikan produktivitas dan itu dari intensitas tanam tadi Pak Hanif katakan atau dari teknologi," kata Hermanto.

Ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan pendapatan petani, keterjangkauan pangan, serta penguatan industri pengolahan pangan skala kecil dan menengah dalam rantai nilai pangan. 

Menurut Hermanto, sistem pangan tidak dapat dilihat secara parsial. Sejumlah instrumen seperti insentif harga, penyerapan Bulog, pupuk bersubsidi, irigasi dan pompanisasi, serta program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi bagian dari ekosistem pangan. 

Ia juga menyebut peningkatan Indeks Ketahanan Pangan perlu diikuti dengan perhatian terhadap produktivitas, wilayah yang masih rawan pangan, akses permodalan, diversifikasi komoditas, dan ketersediaan data secara real-time. 
 

Bulog Perkuat Penyerapan dan Stabilitas Harga

Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani. (Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga)

Dari sisi hilir, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Bulog berperan sebagai ujung tombak dalam mewujudkan stok pangan pemerintah.

Ia menyebut stok Bulog tahun ini mencapai 5,4 juta ton, yang disebutnya sebagai capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Penyerapan Bulog juga telah mencapai 4,09 juta ton dari target 4 juta ton. 

Stok tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga untuk mengantisipasi kondisi seperti El Nino dan memastikan distribusi pangan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. 

Rizal juga menjelaskan Bulog berupaya menjaga keseimbangan antara harga yang diterima petani dan keterjangkauan konsumen. Ketika harga jatuh, Bulog melakukan penyerapan, sedangkan ketika harga tinggi, Bulog menyalurkan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. 
 

Kemandirian Pangan Butuh Data dan Teknologi

Kepala Badan Karantina RI/Sekretaris Jenderal DPN HKTI Abdul Kadir Karding. (Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga)

Abdul Kadir Karding menilai kebijakan pemerintah di sektor pertanian telah memberikan dampak positif, tetapi swasembada yang dicapai saat ini baru merupakan awal.

Menurutnya, tantangan berikutnya adalah memperluas swasembada ke berbagai komoditas sekaligus membangun kemandirian dan kedaulatan pangan.

"Swasembada yang kita capai ini barulah permulaan," kata Karding. 

Ia menilai penguatan teknologi, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana perlu terus dilakukan. Karding juga menekankan pentingnya membangun generasi petani muda dan mengubah citra pertanian menjadi sektor yang menguntungkan. 

Sementara itu, Rajendra Arya dari FAO menilai Indonesia telah membuat kemajuan dalam transformasi sistem pangan. Namun, tantangan perubahan iklim, kenaikan biaya pangan, serta kondisi petani kecil masih perlu menjadi perhatian.


FAO Representative for Indonesia and Timor Leste Rajendra Arya. (Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga)

Menurut Rajendra, teknologi, inovasi, digitalisasi, pembiayaan, dan keterlibatan generasi muda menjadi sejumlah area yang perlu diperkuat dalam pengembangan pertanian Indonesia.

Swasembada pangan merupakan prasyarat menuju kemandirian pangan, tetapi belum menjadi titik akhir. Peningkatan produktivitas, efisiensi, teknologi, penguatan rantai nilai, kesejahteraan petani, diversifikasi komoditas, serta sistem pangan yang inklusif masih menjadi pekerjaan lanjutan.

Prof. Hermanto menegaskan capaian yang telah diraih saat ini menjadi prakondisi untuk menuju kemandirian pangan yang lebih luas.