Editorial Media Indonesia: Memilih Jalan Terhormat

KEMARIN, lebih dari 200 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 120 anggota di antaranya telah membubuhkan tanda tangan. Jumlah tersebut jauh melampaui syarat minimal 25 anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang MD3.

Artinya, pintu menuju proses pemakzulan Gibran semakin terbuka. Mekanisme konstitusional selanjutnya dapat bergulir melalui pembahasan DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi (MK), hingga pengambilan keputusan politik di MPR.

Memang, jalan pemakzulan masih panjang dan berlapis. Namun, arah politiknya semakin terbaca. Terlebih, polemik tersebut telah memasuki ranah hukum dengan adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi salah satu dasar untuk mempersoalkan legitimasi Gibran.

Sejumlah fraksi pun meminta proses tersebut dipercepat. Kita mendukung percepatan itu bukan sebagai manuver politik, melainkan demi mencegah polemik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu stabilitas bangsa.

Di tengah berbagai persoalan ekonomi, lingkungan, dan sosial, negeri ini sudah menghadapi cukup banyak kerawanan. Jangan sampai kegaduhan mengenai legitimasi wakil presiden justru menyulut benturan baru yang tidak perlu.

Di sinilah sesungguhnya Gibran masih memiliki kesempatan menjadi penyejuk. Ia dapat memilih jalan terhormat dengan menunjukkan sikap kenegarawanan, mendahulukan kepentingan bangsa ketimbang mempertahankan kekuasaan.

Sejumlah orang dekat Gibran menyebutkan bahwa Gibran sudah mengundurkan diri kemarin, Rabu, 11 November 2026, sore. Bahkan, berdasarkan kabar tersebut, surat pengunduran diri Gibran akan diserahkan kepada MPR, pagi ini, Kamis, 12 November 2026.
 

Sebelumnya, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto, Senin, 10 November 2026. Sayangnya, dalam hitungan jam, isyarat sikap kesatria itu justru meredup.

Gibran yang semestinya dapat menentukan sendiri akhir perjalanan jabatannya malah membuka polemik baru. Ia menyebut Presiden Prabowo menyarankannya berjuang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Padahal, dalam pernyataan pers sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Gibran meminta waktu membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya ke PTUN sebelum benar-benar mundur.

Pernyataan Gibran kemudian dibantah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan. Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra bahkan menilai langkah ke PTUN tidak berguna karena putusan MA tidak dapat dibatalkan melalui pengadilan tersebut.

Saling bantah pernyataan itu hanya menambah keruh suasana. Publik semakin disuguhi kegaduhan politik yang sesungguhnya bisa dihindari apabila Gibran konsisten dengan niat awalnya.

Kini, ketika situasi semakin genting, saatnya Gibran menghentikan manuver politik sekadar untuk menguji reaksi publik. Sikap demikian bukan hanya tidak menyelamatkan posisinya, melainkan juga berpotensi merusak masa depan politiknya sendiri.

Berkeras mempertahankan jabatan di tengah tekanan yang terus membesar justru dapat mengikis simpati rakyat yang mungkin masih tersisa. Gibran mesti menyadari bahwa kehormatan seorang pemimpin tidak semata ditentukan oleh seberapa lama ia berkuasa, tetapi juga oleh keberaniannya mengambil keputusan ketika kepentingan bangsa dipertaruhkan.

Jika benar bahwa Gibran telah mengundurkan diri, itu bukan berarti kekalahan. Sebaliknya, itu dapat menjadi pilihan terhormat untuk mengakhiri kegaduhan. Jangan sampai kesempatan mundur secara bermartabat berubah menjadi akhir politik yang memilukan hanya karena Gibran terlambat mengambil keputusan.