6 Alur Tahapan Pengisian Jabatan Wapres Setelah Gibran Mengundurkan Diri

Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki sejumlah tahapan dalam mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Proses tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Kedua calon tersebut berasal dari nama yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum sebelumnya.

Sementara itu, mekanisme pengisian jabatan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 134 hingga Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024. Secara umum, terdapat enam tahapan yang harus dilalui hingga Wakil Presiden pengganti ditetapkan dan dilantik.

Berikut alur tindakan MPR dalam mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

1. MPR Menggelar Rapat Gabungan

Tahap pertama dimulai dengan penyelenggaraan Rapat Gabungan MPR paling lama 3 x 24 jam sejak terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Dalam rapat tersebut, MPR menentukan jadwal Sidang Paripurna untuk memilih Wakil Presiden pengganti. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024.

2. Pemberitahuan kepada Presiden

Setelah Rapat Gabungan digelar, Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden mengenai hasil keputusan rapat.

Pemberitahuan tersebut disampaikan paling lama 3 x 24 jam setelah Rapat Gabungan. Surat itu juga memuat jadwal Sidang Paripurna MPR serta persyaratan calon Wakil Presiden.

Tahapan ini diatur dalam Pasal 135 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024.

3. Presiden Mengajukan Dua Calon Wakil Presiden

Selanjutnya, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR. Pengajuan tersebut harus disertai dokumen dan kelengkapan persyaratan masing-masing calon.

Usulan calon disampaikan paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna MPR. Pada tahap ini, MPR juga membentuk Tim Verifikasi melalui Rapat Gabungan. Pembentukan tim dilakukan paling lama 2 x 24 jam sebelum batas waktu pengajuan calon.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 136 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024.

4. Verifikasi Persyaratan Calon Wakil Presiden

Setelah menerima dokumen calon, Tim Verifikasi bertugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan kedua calon Wakil Presiden.

Proses verifikasi dilakukan paling lama tujuh hari sejak penyerahan kelengkapan persyaratan calon. Hasil pemeriksaan kemudian dilaporkan dalam Rapat Gabungan MPR.

Apabila ditemukan kekurangan dokumen atau persyaratan, Pimpinan MPR meminta Presiden melengkapinya sesuai batas waktu yang ditentukan. Setelah proses pemeriksaan selesai, Pimpinan MPR menetapkan dua calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan.

Tahapan verifikasi ini diatur dalam Pasal 137 hingga Pasal 139 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024.

5. Sidang Paripurna Pemilihan Wakil Presiden

Tahap berikutnya adalah Sidang Paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti. Sidang ini dilaksanakan paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

Dalam sidang tersebut, kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan sebagai calon Wakil Presiden. Selanjutnya, anggota MPR memberikan suara untuk memilih satu dari dua calon yang telah diusulkan Presiden.

Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih. Apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu dari kedua calon tersebut.

Ketentuan pemilihan ini tercantum dalam Pasal 140 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024. 6. Penetapan dan Pelantikan Wakil Presiden

Setelah proses pemilihan selesai, Wakil Presiden terpilih ditetapkan melalui Ketetapan MPR. Tahap terakhir adalah pelantikan Wakil Presiden dalam Sidang Paripurna MPR. Ketentuan mengenai penetapan dan pelantikan tersebut diatur dalam Pasal 141 hingga Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024.

Dengan demikian, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak dilakukan secara langsung setelah pengunduran diri atau berakhirnya masa jabatan. Terdapat sejumlah tahapan konstitusional yang harus dilalui, mulai dari Rapat Gabungan MPR, pengajuan dua calon oleh Presiden, verifikasi, pemilihan, hingga pelantikan Wakil Presiden pengganti.