Uni Eropa Targetkan Jaringan Kriminal dan Pejabat atas Isu Keamanan

Brussels: Dewan Uni Eropa pada Selasa, 15 Juli 2025 menjatuhkan sanksi terhadap individu dan entitas yang terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) serta aksi destabilisasi di Rusia, Iran, Moldova, Haiti, dan wilayah lain.

Dalam pernyataannya, Dewan menyebut delapan individu dan satu entitas asal Iran yang terkait dengan pelanggaran HAM di luar negeri. Kelompok yang disebut “Jaringan Zindashti” dan pemimpinnya yang diyakini terhubung dengan Kementerian Intelijen Iran turut masuk dalam daftar. Pemimpin Pasukan Quds Unit 840 dari Garda Revolusi Iran (IRGC), Mohammed Ansari, juga dikenai sanksi.

“Daftar ini menegaskan keprihatinan Uni Eropa terhadap represi transnasional oleh badan negara Iran melalui agen perantara, termasuk jaringan kriminal yang menargetkan pembela HAM dan pembangkang, bahkan di wilayah UE,” bunyi pernyataan tersebut, seperti dikutip Anadolu, Rabu, 16 Juli 2025.

Mereka yang dikenai sanksi akan menghadapi pembekuan aset, larangan menerima pendanaan langsung atau tidak langsung, serta larangan masuk ke negara-negara anggota Uni Eropa.

Di Rusia, lima pejabat kehakiman disanksi atas keterlibatan mereka dalam penganiayaan terhadap aktivis Alexei Gorinov, yang dijatuhi hukuman penjara atas pernyataannya terkait perang di Ukraina. Selain pembekuan aset, mereka dilarang menerima dana dari warga atau perusahaan UE dan tidak diizinkan masuk atau transit di kawasan Uni Eropa.

Sementara itu, di Moldova, tujuh individu dan tiga entitas dikenai sanksi karena diduga mencoba mengganggu stabilitas menjelang pemilihan presiden dan referendum aksesi Uni Eropa tahun 2024. Sebagian besar dari mereka adalah rekan dekat Ilan Shor, tokoh politik yang sebelumnya telah dikenai sanksi atas pendanaan ilegal partai politik dan hasutan kekerasan.

Entitas yang disanksi termasuk perusahaan A7 yang berbasis di Moskow, blok politik Victory/Pobeda, dan Pusat Pendidikan Budaya Moldova. Mereka menghadapi pembekuan aset dan larangan perjalanan.

Tiga individu di Haiti juga masuk daftar sanksi karena keterlibatan dalam aktivitas kriminal dan kekerasan geng. Dewan Uni Eropa memutuskan memperpanjang kerangka sanksi terhadap pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di Haiti hingga 29 Juli 2026.

“Uni Eropa menyatakan keprihatinannya atas aktivitas kriminal yang terus berlangsung dan sangat merusak, termasuk tingginya tingkat kekerasan geng, yang melemahkan stabilitas kawasan,” kata pernyataan tersebut.

Secara terpisah, Uni Eropa menjatuhkan sanksi tambahan kepada sembilan individu dan enam entitas yang terlibat dalam tindakan destabilisasi oleh Rusia, termasuk manipulasi informasi dan intervensi asing (foreign information manipulation and interference / FIMI).

Salah satu entitas yang disanksi adalah Russian Television and Radio Broadcasting Network (RTRS), yang dituduh menggantikan sistem siaran Ukraina di wilayah pendudukan dengan konten pro-Kremlin. Direktur RTRS dan satu pejabat senior lainnya juga masuk dalam daftar sanksi.

Pusat Perang Elektronik Terpisah ke-841 dan dua stafnya dikenai sanksi atas gangguan sinyal GNSS dari wilayah Kaliningrad yang mempengaruhi penerbangan sipil di Baltik.

Organisasi seperti Asosiasi Jurnalis BRICS (BJA), Foundation to Battle Injustice (R-FBI), dan Center for Geopolitical Expertise (CGE) juga disasar karena menyebarkan disinformasi yang mendiskreditkan Ukraina dan pemimpin Barat.

Seorang perwira intelijen militer Rusia (GRU), sejumlah propagandis, serta media Tigerweb milik Yevgeny Shevchenko turut dikenai sanksi atas penyebaran propaganda di beberapa negara Barat.

Uni Eropa juga memasukkan influencer Nathalie Yamb dalam daftar sanksi karena dinilai menyebarkan narasi pro-Rusia yang menyerang Barat dan Prancis.

(Muhammad Reyhansyah)