Kritik Keras Pelaksanaan Pilkada, PDIP Sebut Semua Pihak Mesti Mundur

Jakarta: Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengkritik keras pelaksanaan Pilkada 2024. Dia menyebut bahwa pilkada yang dianggap berantakan itu merupakan warisan dari Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

"Bahwa pemilu kita ini dibawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah, sah," kata Deddy saat rapat bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.

Deddy merujuk pada sejumlah gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, total gugatan lebih dari setengah daerah yang menyelenggarakan pilkada.

"545 daerah Pilkada, oke, total putusan itu menyangkut 310, bukan berarti di luar 310 itu enggak ada masalah, 310 itu hampir 60 persen dari total Pilkada kita, hampir 60 persen," ucap Deddy.
 

Baca juga:  DPR Rapat dengan KPU dan Bawaslu Hari Ini, Bahas Pilkada Ulang

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif itu meminta pertanggungjawaban atas kegagalan pilkada tersebut. Dia minta seluruh pihak mundur, termasuk KPU, Kapolri, hingga DPR.

"Saya enggak tahu kita punya hak enggak untuk duduk lagi di ruangan ini semua. Kalau kita punya budaya malu, saya kira wajar kita mundur semua, KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri, gagal kita ini, DPR juga, supaya adil, enggak kalau kita perlu mundur berjamaah saya siap, supaya sebagai tanggung jawab kita terhadap bangsa ini lho," ucap Deddy.