BNPB Minta Pemkab Poso Segera Tetapkan Status Darurat Bencana Pascagempa

Palu: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Bumi secara virtual, Minggu malam, 17 Agustus 2025. Rakor ini melibatkan Kemenko PMK, BNPB RI, dan jajaran terkait. Deputi Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan segera mengirim tim ke Poso untuk mempercepat penanganan.

“Malam ini tim BNPB dipimpin Bapak Andria Yuferryzal diberangkatkan ke Poso. Besok siang tim sudah berada di lokasi untuk mendampingi Bupati dan jajaran dalam penanganan darurat. Tercatat tiga kecamatan terdampak, yakni Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir, 18 Agustus 2025," kata Andria, Senin, 18 Agustus 2025.

BNPB juga meminta Pemkab Poso segera menetapkan status darurat bencana agar penanganan lebih cepat dan efektif. Bupati Poso, Verna Gladies Inkiriwang, melaporkan gempa terus mengguncang wilayah Pamona Selatan dan Pamona Tenggara dalam tiga minggu terakhir.

“Kami berharap ada penelitian bersama BMKG dan para ahli agar masyarakat mendapat penjelasan ilmiah dan lebih tenang. Saat ini kebutuhan mendesak meliputi tenda, terpal, lampu taktis, selimut, alas tidur, makanan siap saji, obat-obatan, perlengkapan bayi, kendaraan operasional, serta dukungan trauma healing,” ujar Verna.
 

Baca: Satu Orang Meninggal Akibat Gempa Poso

Seusai memimpin upacara HUT ke-80 RI, Bupati bersama Forkopimda langsung meninjau korban di RSUD Poso. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, bersama Staf Khusus Menko PMK Mayjen Moh Lutfie Beta, mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Poso yang sigap merespons bencana. Koordinasi yang baik ini menjadi modal penting untuk percepatan penanganan,” tegas Verna.

Sejak pagi pascagempa, Kepala BPBD Sulteng Akris Fattah Yunus langsung bergerak ke Poso atas perintah Gubernur Anwar Hafid untuk membantu penanganan bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, termasuk pendataan rumah serta fasilitas umum yang rusak dan penyaluran bantuan logistik.

Dalam waktu dekat, Kepala BNPB bersama jajaran Kemenko PMK dijadwalkan bertolak ke Poso untuk meninjau lokasi, mendata kerusakan, serta menghadirkan ahli gempa dan tsunami guna memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat.