Fakta-fakta Rencana Prabowo Bangun 80 Ribu Kopdes Merah Putih, Modalnya Rp400 Triliun

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto merancang langkah besar dalam pembangunan ekonomi desa melalui pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia. Rencana ambisius ini dituangkan secara resmi dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang telah diteken sejak 27 Maret 2025.

Program ini diprediksi akan menyedot dana fantastis. Setiap unit kopdes membutuhkan modal awal sebesar Rp5 miliar. Jika dikalikan 80.000 unit, nilai totalnya menembus Rp400 triliun. Pemerintah belum memastikan skema pembiayaan, apakah akan menggunakan dana dari APBN, APBD, atau sumber lain.

Di sisi lain, pembangunan kopdes tidak hanya fokus pada pembentukan fisik. Pemerintah juga menyiapkan pelatihan, pendampingan keuangan, hingga evaluasi titik lokasi pembangunan agar koperasi ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat desa secara nyata dan berkelanjutan.

Berikut sejumlah fakta soal rencana besar pembangunan 80.000 Kopdes Merah Putih:

1. Dimulai dari Instruksi Presiden

Proyek 80.000 Kopdes Merah Putih memiliki dasar hukum yang kuat lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Inpres ini diteken Presiden Prabowo pada 27 Maret 2025, menandai dimulainya percepatan pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

2. Total Kebutuhan Modal: Rp400 Triliun

Setiap unit kopdes membutuhkan modal awal sekitar Rp 5 miliar. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebut, jika dikalikan total 80.000 unit, angkanya bisa menembus Rp400 triliun.

“Kalau misalnya 80.000 dikalikan Rp5 miliar itu artinya sekitar Rp400 triliun (modal keseluruhan),” kata Budi saat di Kantor Kemenko Pangan, Kamis, 10 April 2025.

Baca juga: Kopdes Merah Putih Diklaim Bisa Bikin Ekonomi RI Kuat Hadapi Serangan Dinamika Global

3. Sumber Dana Masih Dalam Pembahasan

Belum dipastikan dari mana dana fantastis itu akan berasal. Budi mengatakan skema pembiayaan, baik dari APBN, APBD, atau sumber lainnya, masih dalam pembahasan bersama Kementerian Keuangan.

“Tapi bukan saya yang ngomong kalau itu. (Biar tidak terjadi gagal bayar?) Karena makannya kan ada pendampingan,” kata Budi.

4. Ada Pelatihan dan Pendampingan dari Bank

Kopdes dirancang bisa menjadi koperasi simpan pinjam. Nantinya bank milik negara seperti Himbara akan dilibatkan untuk pelatihan dan pengawalan keuangan, agar koperasi dikelola secara profesional dan menghindari gagal bayar.

“Nanti misalnya bank membantu pelatihan, ngawal keuangannya, pinjamannya kan ada ke Himbara dan sebagainya,” tambah Budi.

5. Legalitas Ditargetkan Rampung Juni 2025

Rapat koordinasi antar kementerian telah digelar untuk mempercepat proses pembentukan kelembagaan kopdes. Targetnya, proses administrasi dan legal kelembagaan rampung pada akhir Juni 2025.

“Ibaratnya aktanya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia,” ucap Budi.

6. Pembangunan Bertahap, Tunggu Juklak-Juknis

Kementerian Koperasi masih menyusun petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). Setelah rampung, proses pembangunan fisik akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kesiapan lokasi dan sumber daya.

“Nunggu juklak juknis dari Kemenkop dulu. Saya sudah bilang nanti saya rapat, jam 2 ini di internal Kementerian Koperasi untuk membahas, memutuskan juklak juknis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Budi.