Tata Kelola dan Digitalisasi Koperasi Merah Putih Diperkuat

Jakarta: Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq menekankan keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat.

LAN meyakini kolaborasi menjadi kunci dari terciptanya koperasi yang berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan pula dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Ini kata kunci penting cara kerja yang sifatnya kolaboratif, bukan orientasi sektor karena dengan Inpres 9/2025, dengan melibatkan banyak instansi ini tercipta sebuah tim yang kuat: kementerian/lembaga dan juga dengan stakeholder (pemangku kepentingan) non-pemerintah yang ada di setiap daerah," kata Taufiq pada pembukaan Program Eksekutif Nasional (PEN) 2025, dikutip dari siaran pers, Rabu, 24 September 2025.

Taufiq juga menyampaikan, LAN akan mengambil peran penting dalam penguatan pada proses tata Kelola program Koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ini. LAN akan berkonsentrasi pada proses tata kelola sumber daya aparatur pengelola KDKMP agar mampu mendukung serta memfasilitasi peran KDKMP sebagai entitas bisnis modern yang dapat memperkuat ekonomi lokal.

"LAN akan membangun sebuah dashboard untuk memantau bagaimana cara kerja kolaboratif setiap kementerian/lembaga daerah (KLD) bersama stakeholders swasta. Selain itu, akan ada inisiasi digitalisasi untuk memperkuat tata kelola kolaborasi KMP dan membuka akses ekonomi digital yang lebih luas," jelas dia.
 

Baca juga: Hingga Akhir 2025, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Serap 1 Juta Tenaga Kerja

 

Percepat pemerataan ekonomi

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Talenta, Kementerian Koperasi dan UMKM Destry Anna Sari menyampaikan apresiasinya kepada LAN yang telah menginisiasi kegiatan PEN bertemakan penguatan Koperasi Merah Putih, sebagai upaya mengakselerasi peran masing-masing instansi pemerintah untuk bekerja kolaboratif dan simultan dalam memperkuat KDKMP.

"Jadi tidak saja sekarang indikator kinerja masing-masing. Indikator kinerja masing-masing tercapai, iya, tetapi impact-nya itu akan lebih besar, pemerataan ekonomi itu lebih cepat untuk tercapai kalau kementerian/lembaga ini bekerjanya simultan," tutur dia.

Selain itu juga, dalam waktu dekat LAN akan berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan piloting kolaborasi penguatan KDKMP yang direncanakan pada Oktober tahun ini dengan menekankan cara kerja yang kolaboratif membangun sebuah ekosistem yang dimulai dari daerah di Jawa Timur untuk dijadikan model.

Sebagai informasi, Program KDKMP menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa/kelurahan hingga 2030 yang mampu menjadi aggregator, akselerator, dan konsolidator UMKM berbasis nilai kekeluargaan dan gotong royong. Pemerintah optimis langkah ini akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.


(Program Eksekutif Nasional/PEN 2025. Foto: dok LAN)
 

Perkuat tata kelola

Guna menciptakan tata kelola yang kuat dan bersinergi, dalam PEN kali ini banyak didapatkan masukan dari sektor pelaku usaha yang diwakili Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Potensi Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Sharmila Yahya yang menggarisbawahi KDKMP bisa menjadi tulang punggung perekonomian jika diberikan porsi sebagai 'penyalur' bahan baku retail kepada usaha kecil menengah di masyarakat.

Menurut dia, sumber daya anggaran yang diberikan kepada KDKMP sebaiknya digunakan untuk membekali KDKMP dengan modal produksi bukan membiayai operasional.

"Sangat penting untuk membekali SDM koperasi dengan pengetahuan yang memadai, melalui pelatihan yang diberikan secara sinergi dengan materi yang komprehensif terkait semua aspek, bukan materi yang berjalan sendiri-sendiri," sebut dia.

PEN merupakan program yang dilaksanakan secara periodik oleh LAN. Kesempatan ini tidak hanya sebagai pembelajaran kolektif strategis, namun juga dijadikan sebagai forum kolaborasi antara pengambil kebijakan. Dalam forum ini berhasil disepakati rencana aksi untuk perbaikan tata kelola KDMP yang mencakup tiga aspek  yakni Kelembagaan dan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM serta model bisnis dan skema dengan mitra usaha.