Wakil Masyarakat Pribumi Provokasi Indonesia di PBB, Jubir Kemenlu: Pencari Sensasi

Jakarta: Ketika berlangsung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan sidang ke-24 UNPFII (Forum Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Isu-Isu Adat) di New York, Amerika Serikat (AS) pada 21 April 2025, muncul masyarakat yang membawa tulisan yang dinilai melakukan provokasi.

Pemerintah Indonesia melaporkan ke PBB bahwa ada masyarakat Aceh, Maluku, dan Papua mengikuti sidang Forum masyarakat adat (Pribumi) yang di wakili masing-masing daerah dari tiga wilayah ini. Mereka membawa FREE di selembaran kertas itu.

Sidang ini berfokus pada "Menerapkan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat di dalam Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk mengidentifikasi praktik-praktik baik dan mengatasi tantangan-tantangannya".

Kementerian Luar Negeri RI menanggapi isu ini dengan Juru Bicara Roy C Soemirat menyebutkan memang ada insiden mengenai adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan forum United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNFPII).

“Ini sebuah forum di bawah PBB dimana negara-negara anggota PBB melakukan tukar pikiran mengenai upaya pemberdayaan masyarakat indigenous atau pribumi dan juga bagaimana cara bekerjasama diantara negara-negara yang memiliki kesamaan pandangan mengenai upaya pemberdayaan masyarakat pribumi,” tuturnya.

Sayangnya memang ada beberapa individu yang menyalahgunakan kehadirannya di forum tersebut untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penyelenggaran forum itu sendiri. Ini dapat dilihat bahwa bahkan PBB pun langsung menindaklanjuti hal tersebut dengan mengambil tindakan kepada orang-orang yang melakukan penyalahgunaan.

“Keamanan PBB bahkan menyita berbagai material yang dibagikan karena bagaimanapun harus ditekankan bahwa PBB dan seluruh forum-forum formal yang dibentuk oleh PBB merupakan kerja sama G2G negara, pemerintah yang akan duduk disana sehingga ketika ada orang-orang yang bisa hadir pada sebuah forum PBB meskipun dengan bendera NGO,” ujar Roy.

Namun memanfaatkan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu itu bahkan tidak dapat diterima bahkan oleh PBB.

“Hal ini bisa dilihat lagi bisa dicek bahwa beberapa saat sudah terjadinya penyalahgunaan forum oleh orang-orang yang mencari sensasi seperti itu, PBB langsung menanggapi keras memberikan peringatan kepada semua delegasi yang hadir pada forum tersebut untuk tidak menyalahgunakan forum PBB untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan pembentukan forum itu sendiri,” tegas Roy.

Roy menambahkan forum indigenous issues ini juga dibentuk dengan salah satu isu yang paling utamanya adalah akan melakukan menukar-menukar pikiran untuk pemberdayaan isu indigenous dengan mempertimbangkan dan tetap menghormati kedaulatan negara-negara anggota PBB.

“Jadi ketika ada orang-orang pencari sensasi yang melakukan hal tersebut sudah jelas-jelas itu melakukan tindakan yang menyalahgunakan forum dan mungkin dapat dikatakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau bahkan tidak memiliki etika sama sekali. Apalagi etika untuk berperilaku di dalam masyarakat internasional,” kata Roy.

Teguran dari pimpinan sidang

Setelah kemunculan kelompok adat ini, pimpinan sidang UNFPII Aluki Kotierk mengutarakan teguran kepada mereka yang menganggu sebelum sidang dimulai.

“Para anggota forum yang terhormat, para pengamat yang terhormat, sebelum kita membahas pokok bahasan dalam agenda kita sore ini, saya ingin menyampaikan kekhawatiran serius yang saya terima dari negara anggota yang memberi tahu saya bahwa sebelum pembukaan pertemuan pertama kita di General Assembly Hall kemarin. Beberapa orang di ruangan itu memajang materi politik cetak yang menentang kedaulatan nasionalnya,” ujar Kotierk.


Pimpinan sidang UNFPII Aluki Kotierk tegur gangguan di pembukaan sidang. Foto: UNTV


“Ini tidak dapat diterima, dan saya ingin menegaskan bahwa tempat dan ruang Forum Tetap tentang Isu-isu Adat tidak boleh digunakan untuk tujuan politik yang tidak relevan. Oleh karena itu, saya meminta semua peserta untuk menghormati mandat dan kerja forum dan karenanya tidak memajang atau mendistribusikan materi cetak apa pun di ruangan itu tanpa persetujuan tertulis dari Sekretariat dan forum,” tegas Kotierk.

“Semua peserta diingatkan sekali lagi untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan sebagaimana diarahkan oleh petugas konferensi,” ungkap Kotierk.

Secara khusus Kotierk memperingatkan, peserta harus memastikan bahwa mereka hanya duduk di kursi yang menyandang nama negara mereka atau yang diperuntukkan bagi mereka. Peserta yang duduk di kursi yang tidak diperuntukkan bagi mereka akan segera dikeluarkan.