Sejumlah lahan di Riau terbakar. Dokumentasi/ Media Indonesia
Pekanbaru: Gubernur Riau, Abdul Wahid, resmi menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Riau. Langkah itu, menyusul meningkatnya jumlah titik panas dan titik api dalam sepekan terakhir. Status ini diambil sebagai langkah responsif terhadap kondisi yang kian mengkhawatirkan.
"Kita lihat dari titik api di Rokan Hilir dan Rokan Hulu yang paling banyak. Sehingga kita minta kepada seluruh pihak terkait hari ini, harus gerak lebih lagi," kata Abdul Wahid saat melakukan pertemuan bersama Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto, dan jajaran forkopimda Riau di Gedung Daerah Balai Serindit Pekanbaru, Selasa, 22 Juli 2025.
Dia mengungkapkan wilayah dengan titik api terbanyak berada di dua kabupaten yakni Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Kedua daerah ini menjadi perhatian serius karena kerap mengalami karhutla setiap tahun.
Sebelumnya sejak 27 Maret 2025, Provinsi Riau telah berada dalam status siaga darurat karhutla hingga 30 November. Namun, peningkatan signifikan titik panas dan luasan lahan terbakar membuat Pemprov Riau mengambil langkah tegas.
“Mulai hari ini, saya menetapkan status tanggap darurat,” jelas Abdul Wahid.
Status ini memungkinkan penggunaan sumber daya secara maksimal, termasuk pengerahan bantuan logistik dan teknologi dari pemerintah pusat serta koordinasi lintas sektor.
“Tanggap darurat ini dilakukan sebagai upaya kita untuk memaksimalkan penanganan karhutla. Kita perkuat monitoring dan ground checking titik hotspot,” ungkapnya.
Ia juga meminta dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan upaya pengawasan dan pencegahan di daerah masing-masing. Menurutnya, pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi penyebab utama terjadinya karhutla.
“Oleh karena itu imbauan kami kepada Wali Kota/Bupati terus mengedukasi masyarakat, jangan melakukan buka lahan dengan cara membakar,” ujarnya.
Streaming